Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan melakukan eksekusi terhadap 20 hingga 30 pejabat atas dugaan kegagalan mencegah banjir besar dan tanah longsor musim panas ini.
Kegagalan para pejabat itu pun mengakibatkan kematian besar, yakni sekitar 4.000 orang meninggal dunia menurut media Korea Selatan, dikutip dari Indian Express kamis (5/9/2024).
Chosun TV Korea Selatan, mengutip seorang pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Kim Jong Un menuntut "hukuman tegas" bagi mereka yang bertanggung jawab atas "kehilangan nyawa yang tidak dapat diterima" yang disebabkan oleh banjir baru-baru ini.
Para pejabat yang dieksekusi juga menghadapi tuduhan korupsi dan kelalaian. Kemudian eksekusi dilakukan akhir bulan lalu.
“Telah ditentukan bahwa 20 hingga 30 kader di daerah yang dilanda banjir dieksekusi pada waktu yang sama akhir bulan lalu,” kata seorang pejabat Korea Utara.
Meski sudah dilakukan, namun identitas pejabat yang dieksekusi belum diungkapkan. Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa Kang Bong-hoon, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Partai Provinsi Provinsi Chagang sejak 2019, termasuk di antara para pemimpin yang dicopot dari jabatannya.
Baca Juga
Diketahui pada bulan Juli, hujan deras menyebabkan tanah longsor dan banjir yang meluas hingga berdampak pada lebih dari 4.000 rumah dan membuat 15.000 penduduk mengungsi.
Kim Jong Un secara pribadi mengunjungi daerah-daerah yang hancur dan mengakui bahwa diperlukan waktu beberapa bulan untuk membangun kembali lingkungan yang sepenuhnya terendam banjir.
Pemerintah juga menyediakan tempat penampungan sementara di fasilitas Pyongyang untuk 15.400 orang, termasuk kelompok rentan seperti ibu, anak-anak, orang lanjut usia, dan tentara penyandang disabilitas.
Namun pemimpin Korea Utara membantah laporan mengenai tingginya angka kematian akibat banjir, dan menolak klaim tersebut sebagai “rumor palsu” dan menuduh Korea Selatan menyebarkannya sebagai bagian dari “kampanye kotor” yang disengaja yang bertujuan untuk menodai citra global Korea Utara.
Menurut Korea Times, eksekusi publik di Korea Utara telah meningkat secara dramatis sejak awal pandemi Covid-19.
Sebelum pandemi ini, negara ini biasanya melakukan sekitar 10 eksekusi publik per tahun, namun jumlah tersebut kini melonjak menjadi sekitar 100 eksekusi per tahun, yang artinya ada peningkatan sepuluh kali lipat.