Bisnis.com, JAKARTA -- Proses pendaftaran pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 telah selesai Kamis kemarin. Hampir semua partai politik telah mendaftarkan jagoannya untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat telah menerima pendaftaran dari 1.467 bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.
"Proses pendaftaran pasangan calon di rentang 27 hingga 29 Agustus atau selama tiga hari berjalan lancar," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dilansir dari Antara, Jumat (30/8/2024).
Adapun, Holik menuturkan, bahwa dari jumlah tersebut jika dirinci terdapat 37 provinsi yang akan menggelar Pilkada dan terdapat 100 pasangan calon yang telah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten lanjut Idham, dari 415 daerah penyelenggara pilkada total terdapat 1.095 pasangan calon. Sementara untuk tingkat kota terdapat 93 dengan jumlah 272 pasangan.
"Semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. Terutama persoalan administrasi misalnya formulir model B parpol datangnya terlambat," tuturnya.
Baca Juga
Pulau Jawa Didominasi Kader
Menariknya, pada Pilkada tahun ini, partai politik mulai keluar dari kungkungan survei dan memilih mengusung kader-kader terbaiknya. Mereka tidak lagi terjebak ke figur-figur populis atau sosok yang memiliki elektabilitas selangit seperti pemilihan kepala daerah yang lalu-lalu.
Di Jakarta, misalnya, selain calon independen, dua kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung adalah kader partai politik. Ridwan Kamil telah tercatat sebagai kader partai Golkar. Sementara itu, wakilnya, Suswono, merupakan politikus senior Partai Keadilan Sejahtera alias PKS.
Begitupula dengan sosok Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono betapapun menjadi sorotan belakangan ini, adalah politikus senior PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP.
Pramono juga pernah menjabat sebagai pimpinan DPR. Yang terakhir, ia mampu bertahan dan cenderung menjadi titik temu ketika hubungan antara PDIP dan Jokowi memanas.
Adapun Rano Karno, ia juga kader PDIP. Ia adalah anggota DPR terpilih. Sebelumnya Rano duduk di Komisi X DPR periode 2019-2024. Di tingkat eksekutif, Rano Karno pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.
Pria yang identik dengan karakter 'Si Doel Anak Betawi' itu juga pernah ketiban 'pulung' jadi Gubernur Banten, karena gubernur sebelumnya Ratu Atut Chosiyah bermasalah dengan hukum.
Tren serupa juga terjadi di Jawa Barat. Pilgub Jawa Barat akan menghadirkan pertarungan lebih dari 2 calon. Ada pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dedi adalah kader Gerindra dan Erwan merupakan kader Golkar. Sementara itu PKS mengusung presidennya Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie yang berlatar belakang profesional.
Selain kedua pasangan tersebut, ada pasangan bakal calon cagub-cawagub dari PDIP dan PKB. PKB mengusung kadernya sendiri Acep Adang Ruhiyat dengan penyanyi Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI. Gita pernah menjadi politkus PKB.
Sementara itu, drama terjadi ketika penentuan calon gubernur dari PDIP. PDIP sempat akan mengusung Anies Baswedan-Ono Surono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Namun dari kubu Anies tiba-tiba memutuskan tidak akan maju di Pilgub Jabar menjelang jam pendaftaran. Alhasil PDIP berbalik arah. Mereka kemudian mengusung calon dari internalnya sendiri.
Menariknya bukan Ono Surono yang bakal diajukan sebagai calon gubernur. PDIP mendaftarkan Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran dua periode dan Ronal Surapradja sebagai alternatif. Nama Ronal jauh dari ingar bingar politik, namun pesohor dan penyiar radio itu pernah mencari peruntungan di dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif.
Sementara itu di Banten, ada Airin yang merupakan kader Golkar dan Ade Sumardi. Ade Sumardi adalah kader senior PDIP. Ia tercatat sebagai kader PDIP sejak tahun 1998. Sementara Airin merupakan bagian dari klan penting yang secara turun temurun menjadi tulang punggung Golkar di Banten.
Lawan Airin adalah Andra Soni yang merupakan kader Gerindra dan Ahmad Dimyati Natakusumah kader PKS. Pasangan ini didukung oleh mayoritas partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bagaimana Jatim dan Jateng?
Jawa Timur dan Jateng memiliki posisi unik. Di dua provinsi itu, kader partai politik juga mendominasi kandidat yang bakal maju dalam kontestasi PIlkada 2024. Di Jawa Timur, hanya Khofifah Indar Parawansa yang teridentifikasi non-partisan.
Kendati demikian, Khofifah tetap dikenal sebagai figur politik, bukan sebagai akademisi atau profesi yang lain. Khofifah tercatat pernah terafiliasi dengan PKB dan PPP. Begitupula dengan wakilnya, Emil Dardak, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.
Lawan Khofifah-Emil Dardak juga berasal dari partai politik. Ada sosok Tri Rismaharini, bekas Wali Kota Surabaya dan saat ini menjabat Menteri Sosial. Risma juga tercatat sebagai salah satu elite PDI Perjuangan (PDIP).
Sementara itu wakilnya, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans adalah kader Partai Golkar. Selain itu adapula Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Keduanya adalah kader PKB.
Adapun di Jawa Tengah, hanya Ahmad Luthfi yang bukan sebagai kader partai politik. Ia adalah mantan Kapolda Jawa Tengah. Lutfhi diendorse langsung oleh Gibran Rakabuming Raka yang mengantarkan ke KPU. Sementara wakilnya adalah Taj Yasin Maimoen. Ia tercatat sebagai politikus PPP.
Sementara itu lawan Luthfi dan Taj Yasin adalah dua politikus PDIP Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Andika adalah mantan panglima TNI. Ia terlibat aktif dalam tim pemenangan nasional alias TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu. Sedangkan Hendrar adalah kader PDIP yang pernah menjabat Wali Kota Semarang 2 periode.
