Bisnis.com, SUMEDANG — Wakil Presiden KH Maruf Amin buka suara ihwal pertikaian yang terjadi di antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wapres menyarankan agar PBNU dan PKB ‘mengurusi dapur’ masing-masing agar pertikaian keduanya tidak semakin meruncing. Maruf menilai bahwa pertikaian yang terjadi antara PBNU dan PKB belakangan ini tidak akan mencapai titik islah jika keduanya saling ‘mengurusi dapur’.
Bahkan, menurut Maruf, seharusnya PBNU dan PKB bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan umat.
"Ya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling fokus dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada pembangunan perumatan, nah PKB pada politik," tuturnya di Sumedang, Kamis (1/8/2024).
Maruf juga mengaku heran dengan konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB karena tugas dan fungsi keduanya sangat berbeda. Maka dari itu, dia mengimbau PBNU dan PKB agar fokus pada pekerjaan masing-masing.
"Kalau terjadi korslet [korsleting] itu kan memang agak aneh juga kan, karena memang tugasnya berbeda. Kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi, masing-masing berada di jalurnya masing-masing," katanya.
Baca Juga
Padahal, menurut Maruf, sewaktu dirinya menjadi Ketua Tim Lima sekaligus Dewan Syuro PKB, secara historis PBNU dan PKB tidak memiliki konflik apa pun dan lebih sering bekerja sama.
"Sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu hubungannya, hubungan aspiratif, hubungan kultural dan hubungan historis, tidak ada hubungan struktural," ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, PBNU berencana merebut kembali kepemimpinan PKB dengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.
Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.
Sementara itu, sejumlah pihak langkah PBNU tersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PKB yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).
Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.
