Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanggil eks Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy untuk membahas ihwal konflik PKB-PBNU yang semakin meruncing.
Lukman menjelaskan dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam tersebut, dia dimintai keterangan salah satunya tentang konflik antara KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada 2008 lalu yang menimbulkan dualisme Muktamar PKB.
"Pada saat itu kan ada Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin. Ya sudah saya jelaskan saja apa adanya," tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB.
"Saya ingatkan dokumen-dokumennya saya serahkan ke PBNU tentang sejarah PKB dan bagaimana PKB terbentuk secara resmi oleh PBNU,” katanya.
Selain itu, menurut Lukman, dirinya dan elit PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019 lalu, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun.
Baca Juga
"Kewenangan Dewan Syuro PKB dihapus dan masih banyak yang dihapus,” ujarnya.
Pemanggilan Muhammad Lukman Edy ini merupakan buntut dari perseteruan PBNU dan PKB khususnya Cak Imin yang kembali memanas.
PBNU kini membentuk Pansus PKB dengan tujuan mengembalikan PKB ke jalan yang benar.
Berdasarkan catatan Bisnis, PBNU memang berencana merebut kembali kepemimpinan PKB dengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.
Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.
Sementara itu, sejumlah pihak langkah PBNU tersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).
Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.
