Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Muhammadiyah Siap Kembalikan Izin Tambang Jika Merusak Lingkungan

PP Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.
Logo PP Muhammadiyah. Dok Istimewa
Logo PP Muhammadiyah. Dok Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain karena tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakat, masalah lingkungan dan sosial juga menjadi alasan Muhammadiyah bakal mengembalikan IUP tersebut ke pemerintah.

“Ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu akan kembalikan [ke negara],” kata Haedar dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Haedar pun menjelaskan, langkah Muhammadiyah yang siap mengelola pertambangan pemberian pemerintah lantaran melihat tantangan untuk membuat pertambangan lebih baik.

“Kenapa kita tidak bikin model yang bisa kita lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain jadi itu dan itulah tugas dari tim yang kami bentuk,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PP Muhammadiyah siap untuk mengelola WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper