Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia per 2024 semakin rendah dari tahun-tahun sebelumnya. BPS bahkan mencatatkan penurunan selama pemerintahan kedua Jokowi.
Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat yang diukur dengan skala 0-5. Semakin tinggi nilai IPAK, maka semakin tinggi budaya anti korupsi. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPAK, maka masyarakat semakin permisif atau menoleransi terhadap perilaku korupsi.
Secara historis, IPAK Indonesia turun selama dua tahun terakhir. Pada 2024, nilai IPAK mencapai 3,85 atau turun 0,07 poin dibandingkan IPAK 2023 yang mencapai 3,92 poin.
“Penurunan IPAK merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi. IPAK menjadi salah satu indikator dalam RPJMN,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Selasa (15/7/2024).
Tercatat sepanjang 2020 hingga 2024 saja, IPAK tidak pernah satu kali pun menyentuh target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan target yang setiap tahunnya naik, IPAK justru mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
Sebagai catatan, IPAK hanya menggambarkan perilaku dan pengalaman seseorang terkait petty corruptionatau korupsi kecil, bukan grand corruption atau penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan banyak orang.
Baca Juga
Dimensi persepsi ini mengukur berbagai perilaku dan akar korupsi dari pendapatan atau penilaian masyarakat pada tiga cakupan.
Pertama, lingkup keluarga dari perilaku anggota keluarga. Kedua, lingkup komunitas tempat tinggal dan lingkup jejaring RT, RW, Desa, dan Kelurahan. Ketiga, lingkup publik seperti penerimaan pegawai, penerimaan sekolah atau universitas hingga Pemilu.
Indeks yang merupakan hasil survei atas 11.000 rumah tangga ini juga menyampaikan perkembangan dari dimensi pengalaman. Hal ini mengukur pengalaman masyarakat ketika mengakses atau berurusan dengan layanan publik dan pengalaman koruptif lainnya dalam satu tahun terakhir.
Baik indeks persepsi maupun pengalaman, keduanya menurun. Penurunan indeks persepsi dipengaruhi oleh menurunnya ketiga subdimensi penyusunnya, persepsi keluarga (-0,13 poin), persepsi komunitas (-0,05 poin), dan persepsi publik (-0,12 poin) dibandingkan tahun 2023.
Penurunan indeks pengalaman dipengaruhi oleh menurunnya kedua subdimensi penyusunnya, pengalaman publik turun 0,04 poin dan pengalaman lainnya turun 0,17 poin dibandingkan tahun 2023.
Adapun, data yang dikumpulkan mencakup persepsi masyarakat dan pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan 9 nilai anti korupsi lainnya.
Tren realisasi IPAK Sepanjang Periode Kedua Jokowi 2020 – 2024
| Tahun | Realisasi | RPJMN |
|---|---|---|
| 2020 | 3,84 | 4 |
| 2021 | 3,88 | 4,03 |
| 2022 | 3,93 | 4,06 |
| 2023 | 3,92 | 4,09 |
| 2024 | 3,85 | 4,14 |
Sumber: BPS, diolah
