Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) terancam tak kebagian tiket untuk mengusung kadernya maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Alotnya pembahasan koalisi hingga keberadaan koalisi tetap, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berlanjut dalam pemilihan tingkat daerah berpotensi menggerus peluang PDIP untuk mengajukan calonnya.
PDIP adalah partai politik peraih suara terbanyak kedua di DPRD Jakarta menurut hasil Pileg 2024. Tentunya, PDIP punya gengsi tinggi hadapi Pilgub Jakarta 2024.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menegaskan pihaknya ingin kader internal maju dalam ajang Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, lanjutnya, PDIP mengincar kursi bakal calon gubernur.
"Pasti akan mengajukan kader. Apakah jadi gubernur atau jadi calon wakil gubernur, tentu paling ideal adalah calon gubernur," kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
Dalam catatan Bisnis, sejumlah nama kandidat bakal calon gubernur-wakil gubernur Jakarta 2024 susah diumumkan PDIP. Mereka adalah Panglima TNI Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Azwar Anas, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, anggota DPR RI Fraksi PDIP Charles Honoris, hingga tiga mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.
Dari nama-nama tersebut, hanya Anies yang bukan kader PDIP. Anies menjadi kandidat yang didorong oleh DPD PDIP Jakarta.
Baca Juga
Masalahnya, Anies kini resmi diusung menjadi bakal calon gubernur Jakarta 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS langsung menduetkan Anies dengan kader seniornya M. Sohibul Iman.
Duet AMAN = Anies-Iman
Duet Anies-Sohibul Iman seakan susutkan kans PDIP untuk usung kadernya maju Pilgub Jakarta 2024. Apalagi, PKS merupakan partai politik peraih suara terbanyak di DPRD Jakarta.
PKS punya 16,68% dari total kursi yang ada di DPRD Jakarta. Sementara itu, PDIP punya 14,01% kursi.
Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.
Artinya, PKS hanya butuh cari partai politik yang punya setidaknya 3,5% kursi di DPRD Jakarta. Menurut hasil Pileg 2024, selain PDIP, partai politik yang memenuhi syarat tersebut adalah Demokrat (7,32%), PAN (7,51%), PSI (7,68%), PKB (7,76%), Golkar (8,53%), Nasdem (8,99%), dan Gerindra (12%).
Poros partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Demokrat, dan PSI sendiri berencana usung bakal calon gubernur-wakil gubernur sendiri. Artinya, PKS masih punya kans dekati PKB dan Nasdem.
PKB dan Nasdem memang dua partai politik yang juga pertimbangan Anies menjadi kandidat calon gubernur Jakarta 2024. Permasalahannya, PKS harus yakinkan PKB dan Nasdem agar mau menerima Sohibul Iman menjadi pendamping Anies.
Dalam banyak kesempatan, PKB dan Nasdem memang tidak sengotot PDIP untuk untung usung kader internalnya maju Pilgub Jakarta 2024. Oleh sebab itu, kesempatan PKS masih terbuka. Apalagi, PKS punya pengalaman jalin kerja sama dengan PKB dan Nasdem dalam ajang Pilpres 2024.
PDIP Bujuk PKB
Di sisi lain, PDIP juga membujuk PKB untuk jalin kerja sama politik. Eriko menjelaskan, kerja sama antara PDIP (14,01%) dengan PKB (7,76%) sudah cukup untuk usung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.
Bahkan, sambungnya, kerja sama kedua partai politik itu juga bisa diperluas ke Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Skenarionya, PKB bisa mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jakarta 2024; sementara itu, PDIP yang mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jatim 2024; atau malah sebaliknya.
"Kalau misalnya di Jakarta, misalnya ini berandai-andai, PKB menjadi calon gubernurnya, boleh enggak di Jawa Timur, PDIP yang menjadi calon gubernurnya, boleh kan?" jelas Eriko.
Meski demikian, dia menjelaskan kerja sama politik antara PDIP dengan PKB masih sekadar obrolan warung kopi. Eriko mengakui belum ada pembicaraan serius untuk wujudkan wacana kerja sama antara PDIP-PKB.
"Kami [PDIP dan PKB] belum secara intens, baru hanya katakan secara informal. Kita semua dekat di DPR dan ini menurut kami waktunya masih panjang," ujarnya.
Eriko menyatakan PDIP masih ingin memantau hasil survei kandidat calon gubernur dan wakil presiden Jakarta ke depan. Nantinya, keputusan final akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sepertinya, keputusan ada di tangan PKB: mau berkoalisi dengan PKS atau malah dengan PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, pihaknya ingin banyak partai politik yang ikut satu suara untuk membangun Jakarta lima tahun ke depan.
Hasanuddin mengakui DPW PKB Jakarta sudah merekomendasikan agar Anies diusung oleh DPP PKB menjadi bakal calon gubernur Jakarta 2024. Meski demikian, dia belum bisa memastikan DPP PKB akan ikuti jejak PKS untuk mendukung Anies.
"Tanyakan ke Mas Anies-nya, mau enggak [didukung PKB]?" kata Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (26/5/2024).
Di samping itu, Hasanuddin menjelaskan bahwa PKB akan bicara lebih lanjut dengan kubu PKS terkait paket duet Anies-Sohibul.
