Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mensinkronisasi pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan program-program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan telah melaporkan anggaran makan siang gratis atau makan bergizi gratis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).
Adapun pemerintah telah memasukan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun di postur APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran telah masuk dalam postur APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.
“Kan masih akan di-workout oleh bapak, timnya Pak Prabowo, tetapi sudah kita masukkan di dalam postur. Gitu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
Baca Juga
Selanjutnya, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur.
Program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan 16 Agustus 2024.
"Namun, untuk prostur APBN sudah dimasukkan dan disepakati oleh Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," pungkas Sri Mulyani.
Sinkronisasi Kebijakan
Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk terus melanjutkan komunikasi terkait perekonomian dengan tim Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
“Tentu ke depan Bapak Presiden (Joko Widodo) meminta agar apa yang sudah dilakukan dengan tim dari Presiden terpilih untuk dilanjutkan dengan komunikasi yang baik,” jelas Airlangga dilansir dari Antara.
Dia mengatakan bahwa saat ini makro ekonomi dalam RAPBN 2025 tengah disiapkan dan dalam pembahasan dengan DPR. Pemerintah berharap pembahasan bisa diselesaikan dengan baik.
“Dan tadi disampaikan juga terkait dengan kondisi makro APBN (2025) dari segi fiskal di mana dalam makro tersebut pendapatan negara diharap sekitar 12,3-12,36 persen dari PDB, belanja negara 14,59-15,18 persen dan juga defisit anggaran 2,29-2,82 persen,” ujar Airlangga.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada angka 5,51-5,55 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga 6,9-7,2 persen.
Harga minyak antara 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.003 sampai 1.047 juta barel per hari.
“Dengan demikian kita berharap bahwa tingkat kemiskinan antara 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, kemudian pengangguran terbuka 4,5-5 persen. Rasio gini 0,379-0,382 dan indeks modal manusia 0,56,” kata Airlangga.
