Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar pembahasan reshuffle kabinet saat bertemu dengan sejumlah Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) pada akhir Mei 2024 lalu.
Hal ini dia sampaikan usai meninjau pos pelayanan terpadu (posyandu) integrasi dalam rangka bulan penimbangan balita di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).
"Ketemu tapi tidak berbicara [reshuffle] itu," ujarnya kepada wartawan.
Menurut catatan Bisnis, Jokowi telah bertemu dengan sejumlah elite partai belum lama ini. Jokowi, misalnya, bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain itu, Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan kecil kemungkinan Presiden Jokowi akan reshuffle menteri lanjutan. Alasannya, saat ini eks Wali Kota Solo itu membutuhkan parlemen yang solid sampai akhir masa jabatannya.
Apalagi, jelasnya, parlemen Jokowi saat ini akan berpengaruh terhadap kepemimpinan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang berpeluang paling besar untuk mengisi Wakil Presiden (Wapres) RI selanjutnya.
Baca Juga
"Iya walaupun itu prerogatif presiden ya, tapi menurut saya sih kecil kemungkinannya dia reshuffle lagi, karena dia membutuhkan parlemen yang solid saat ini supaya dia bisa landing smooth ya dan anaknya juga bisa memimpin smooth gitu," katanya, saat ditanyai Bisnis, Kamis (22/2/2024).
Hendri meyakini bahwa Presiden Jokowi cenderung tidak akan mengurangi jatah parpol di kabinet. Dia hakulyakin posisi yang paling mungkin terkena giliran reshuffle adalah menteri non-parpol.
"Minimal sekarang hanya tinggal PKS saja di luar pemerintahan, kalau dia kurangi jatah partai politik, agak repot ya. Paling mungkin yang dia lakukan walau ada reshuffle, ya reshuffle menteri yang profesional yang bukan dari parpol gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa menteri profesional sejatinya secara basis politik tidak terlalu banyak mempengaruhi parlemen. Sebaliknya, jelas Hendri, menteri yang tergabung dalam partai politik akan berdampak besar untuk kekuatan presiden.
"Tapi kalau menteri yang dari partai politik itu mungkin akan berimbas besar ke kekuatan Pak Jokowi secara politik di legislatif, di parlemen," ucapnya.
