Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Presiden dan Wakil Presiden RI kembali dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghangat usai dicetuskan oleh Amien Rais beberapa waktu lalu.
Awalnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1999–2004 itu mengungkapkan alasan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wapres dihilangkan saat periode kepemimpinannya.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung atau satu orang satu suara (one man one vote), mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin, itu luar biasa," kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.
Amien pun memohon maaf atas perhitungan yang agak naif itu sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden.
"Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," katanya menegaskan.
Amien juga mempersilakan MPR jika kembali melakukan amandemen UUD 1945, asalkan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Baca Juga
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi.
"Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen," ujarnya.
Mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR, yang dianggap mencabut kedaulatan rakyat, Bamsoet menegaskan kedaulatan itu sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat.
Klarifikasi Bamsoet
Usai pernyataan kontroversialnya itu, Bambang Soesatyo membantah telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR.
"Kami sudah mengutuskan amendemen itu tidak ada, apalagi mengubah sistem pemilihan presiden di MPR," katanya saat mengunjungi Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024)
Bamsoet - sapaan akrab Bambang Soesatyo - menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima usulan amendemen UUD 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR dari Amien Rais.
Menurutnya, pernyataan 'menerima' usul Amien Rais itu disalahartikan sehingga memunculkan perdebatan dan kegaduhan di tengah publik. Oleh karenanya, Bamsoet menegaskan kembali bahwa pihaknya membantah beredarnya kabar tersebut.
"Enggak pernah kami menyampaikan ‘kita akan kembali memilih presiden di MPR’, belum karena kita belum bersidang,ya," kata Bamsoet.
Senada dengan Bamsoet, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan amendemen UUD 1945 karena terbentur peraturan internal tata tertib MPR.
Dalam tata tertib tersebut, dijelaskan bahwa MPR tidak diperbolehkan untuk mengubah undang-undang jika masa jabatannya tinggal 6 bulan.
"Sekarang menuju 1 Oktober, sudah tinggal kurang 4 bulan, jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka, sudah pasti MPR tidak dapat mengubah konstitusi dalam periode sekarang ini," kata dia.
Pemimpin Tiran
Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini angkat bicara mengenai wacana mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan wakilnya.
Didik menjelaskan bahwa saat sistem demokrasi perwakilan diterapkan mempertimbangkan literasi melek huruf, di mana bangsa Indonesia pada 1940 tingkat melek huruf masih di bawah 10 persen.
"Lebih 90 persen penduduk Indonesia dulu tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak paham betul apa demokrasi itu. Maka dari itu, demokrasi sistem perwakilan yang tepat disajikan oleh pendiri bangsa pada waktu itu," tuturnya di Jakarta dalam siaran pers, Sabtu (8/6/2024).
Dia juga menjelaskan pada masa itu, para pendiri bangsa memutuskan bahwa MPR yang terdiri dari DPR dan itusan golongan serta utusan daerah adalah penjelmaan dari rakyat secara keseluruhan dan hanya Presiden yang bisa memilih orang tersebut.
"Sekarang keadaan sudah sangat berbeda, tingkat literasi bangsa sudah 97 persen lalu mau kembali kepada undang-undang dasar 1945, apa argumennya?," katanya.
Dia berpandangan reformasi 25 tahun yang lalu telah mengubah demokrasi tersebut menjadi sistem pemilihan langsung. Namun, menurutnya yang mengagetkan seluruh rakyat Indonesia karena banyak ekses negatif politik uang, konflik dan partai-partai yang seolah tidak siap menghadapi sistem seperti ini.
"Sistem baru yang menggantikan bisa jadi menjadi lebih buruk dan menghasilkan pemimpin tiran karena bisa mengendalikan lebih mudah para anggota DPR dan MPR yang memilih presiden. Pada saat ini pun presiden dapat dengan mudah sekali untuk mengendalikan para anggota DPR melalui hanya beberapa pemimpin partainya," ujar Didik.
