Bisnis.com, JAKARTA — Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.416 personel untuk mengawal aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Istana Negara pada hari ini, Kamis (6/6/2024).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera) hingga KRIS BPJS Kesehatan.
"Data pengamanan demo hari ini, 1.416 personel dikerahkan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi.
Selain pengamanan, Susatyo juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Apabila ada peningkatan massa maka pihaknya akan menutup sejumlah ruas jalan.
Perinciannya, TL Harmoni ditutup untuk jalan yang menuju Merdeka Barat. Kemudian, di Jalan Perwira lalu lintas yang mengarah ke Jalan Merdeka utara ditutup.
"Jalan Abdul Muis dan Jalan Merdeka Selatan ditutup. TL Sarinah, lalin yang menuju Jalan Merdeka Barat ditutup," ujar Susatyo.
Baca Juga
Dia juga menekankan bahwa jika massa tidak terlalu banyak maka pihaknya tidak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di depan Kantor Balaikota Jakarta dan bergerak ke Istana Negara melalui Patung Kuda.
“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA,” kata Said Iqbal.
Menurutnya, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja. Mengingat iuran Tapera dipotong 3% dari gaji dengan rincian besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara, pekerja mandiri menanggung sendiri iuran Tapera-nya.
Kalangan buruh dalam demonstrasi akan turut mengumandangkan isu-isu lain yakni Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).
