Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah partai politik merespons negatif pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono. Bambang mundur di tengah isu sepinya minat investor dan tunggakan gaji pekerja IKN Nusantara.
Kabar mundurnya Bambang dan wakilnya Dhiny Rahajoe disampaikan oleh tangan kanan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian, beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita," kata Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Atas permohonan tersebut, Pratikno menyampaikan pada hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan dengan hormat dua jajaran petinggi OIKN tersebut. Sejumlah parpol pun mengomentari kabar yang cukup mengejutkan tersebut.
PDIP
PDI Perjuangan (PDIP) misalnya. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak heran dengan kabar mundurnya Bambang Susantono.
Dia menjelaskan, setidaknya ada lima permasalahan utama yang buat Bambang Susantono tak bisa penuhi target. Pertama, hingga kini belum ada satu investor yang berikan kepastian untuk berinvestasi di IKN.
Baca Juga
"Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat," kata Deddy dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).
Kedua, masalah pertanahan yang tidak selesai sehingga banyak konflik. Menurutnya, kementerian terkait kurang memberikan dukungan untuk penyelesaian berbagai masalah tersebut.
Ketiga, target waktu penyelesaian yang diberikan terlalu pendek dan ambisius. Keempat, terlalu banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi lambat seperti tak boleh ada pengeboran air tanah, penebangan pohon, atau mengubah kontur.
Kelima, persyaratan green construction company alias perusahaan konstruksi ramah lingkungan membuat para kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai ketentuan yang memperlambat pekerjaan.
"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks, baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya," jelas Deddy.
PKB
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menyatakan mundurnya Bambang sangat mengejutkan di tengah gencar-gencarnya target pemerintah selesaikan target infrastruktur IKN.
Yanuar pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia curiga apakah ada yang selama ini disembunyikan pemerintah.
“Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersembunyi antara pengelola OIKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi?” tanya Yanuar dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah menjelaskan semua perkara secara terang-terangan kepada masyarakat. Apalagi, lanjutnya, kejadian juga terjadi di tengah sejumlah kebijakan kontroversial pemerintah lainnya seperti kenaikan UKT hingga iuran Tapera.
Menurutnya, Komisi II DPR akan coba memanggil sejumlah pihak terkait untuk menerangkan berbagai persoalan di IKN.
PAN
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengaku bingung mendengar kabar mundurnya Bambang sebagai Kepala Otorita IKN.
"Terus terang kabar ini sangat mengagetkan. Apalagi yang mundur ketua dan Wakil OIKN secara bersamaan. Ada apa mereka mundur secara serentak?" kata Guspardi dalam keterangannya, Senin (3/5/2024).
Legislator asal Sumatera Barat itu melihat, sebagai mitra dari komisi II, OIKN yang di pimpin duet Bambang dan Dhony Rahajoe cukup gesit dan bagus dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pembangunan IKN malah terganggu.
Dia pun meminta pemerintah segera memberi keterangan yang jelas. Guspardi tidak ingin mundurnya ketua dan wakil kepala OIKN menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di tengah masyarakat.
PKS
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama mengaku prihatin dengan kabar mundurnya Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil Otorita IKN.
Suryadi meyakini pengunduran diri kedua sosok tersebut akan menjadi pukulan berat bagi Otorita IKN secara organisasi. Apalagi, sambungnya, pembangunan IKN masih jauh dari yang diharapkan.
“Kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial,” jelas Suryadi dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).
Dia menjelaskan, jika melihat RPJMN 2020-2024 maka terlihat pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana. Di satu sisi, ditargetkan pembangunan berdurasi 5 tahun dengan biaya Rp466,04 triliun; dari APBN Rp 90,35 triliun, KPBU Rp 252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun.
Di sisi lain, realisasinya kini total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sebesar Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran IKN, sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.
Oleh sebab itu, Suryadi menyimpulkan bahwa pemerintah gagal mendatangkan pendanaan swasta maupun asing untuk pembangunan IKN.
