Bisnis.com, JAKARTA - Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4/2024) lalu.
Batalnya Palestina jadi anggota tetap PBB itu salah satunya terpengaruh karena Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya untuk menolak usulan.
Padahal, DK PBB telah melakukan pemungutan suara yang diikuti oleh China, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih Majelis Umum untuk dua tahun masa jabatan.
Adapun anggota tidak tetap DK PBB saat ini ialah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.
Hasilnya, 12 negara mengatakan setuju, sementara Swiss dan Inggris abstain. Sejalan dengan itu, AS juga menggunakan hak veto untuk menolak usulanan Palestina menjadi anggota tetap PBB.
Melansir Reuters, alasan penggunaan hak veto tersebut dilakukan AS karena diharapkan adanya negosiasi langsung antara negara berkonflik yakni Israel dan Palestina.
Baca Juga
"Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina, tetapi merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan datang dari negosiasi langsung antara kedua belah pihak," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood.
AS juga memberikan alasan bahwa pemungutan suara tidak akan mencapai tujuan perdamaian. Sehingga dibutuhkan solusi kepada dua negara untuk membuat perjanjian damai.
Pihaknya juga menyinggung mengenai keberadaan Hamas yang dituding sebagai alasan bahwa negosiasi damai antara Israel dan Palestina mustahil tercapai.
Tanggapan Palestina dan Israel
Sejalan dengan AS, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan turut mengkritik 12 negara yang memberikan suara setuju terhadap rancangan resolusi setelah voting dilakukan.
Menurutnya, 12 negara yang setuju Palestina diangkat menjadi anggota tetap PBB hanya akan membuat perjanjian damai mustahil tercapai.
"Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk veto AS. Ia menyebut keputusan AS tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada dewan bahwa veto AS tersebut tidak serta merta menghentikan upaya Palestina.
"Fakta bahwa resolusi ini tidak disetujui tidak akan mematahkan tekad kami dan tidak akan mengalahkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami," ungkapnya.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul enam bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat, yang oleh PBB dianggap ilegal.
