Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah belum memfinalisasi rencana penyetopan alokasi tambahan anggaran untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2024.
Pemerintah sebelumnya mengungkapkan rencana untuk menyetop alokasi anggaran untuk LPDP tahun ini. Alokasi dana Rp20 triliun itu rencananya dialihkan untuk pembenahan kualitas pendidikan perguruan tinggi, vokasi, revitalisasi SMK dan politeknik.
Kendati demikian, Menko PMK Muhadjir mengatakan rencana itu belum dipastikan terwujud tahun ini. Dia mengatakan masih perlu berdiskusi dengan menteri-menteri lain mengenai rencana penambahan alokasi anggaran LPDP tahun ini.
"Masih akan kita pastikan capping-nya di mana. Masih perlu ada diskusi lebih lanjut," ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Mantan Menteri Pendidikan itu lalu mengatakan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan dengan Menteri Keuangan maupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Muhadjir menyebut, belum ajeknya rencana tersebut lantaran adanya proyeksi dari Menteri Keuangan bahwa proyeksi kebutuhan LPDP pada 2045 meningkat menjadi Rp250 triliun.
Baca Juga
Sebagai perbandingan, dana abadi yang dikelola LPDP saat ini sudah menyentuh Rp139 triliun.
"Tadi ibu Menteri Keuangan juga sudah buat proyeksi kebutuhan LPDP tahun 2045 itu malah sekitar Rp250 trilun. Jadi kemungkinan untuk itu [penyetopan alokasi dana LPDP] masih kita lihat dulu," ujarnya kepada wartawan.
Pada keterangan sebelumnya, menteri dari PP Muhammadiyah itu mengungkap pemerintah tengah meninjau apabila alokasi dana tahunan untuk LPDP harus dilanjutkan.
Pemerintah mempertimbangkan agar alokasi 20% untuk LPDP pada 2024 itu bisa dialihkan terlebih dahulu untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi.
Di sisi lain, Muhadjir yang juga merupakan Ketua Dewan Penyantun LPDP itu telah menyampaikan kepada pengelola agar lebih berani melakukan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi.
Sebab, investasi pada instrumen yang lebih berisiko tinggi bisa memberikan imbal hasil lebih besar dan bisa digunakan untuk memberikan lebih banyak beasiswa.
"Saya juga kan Ketua Dewan Penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko dan menguntungkan. Yang penting risikonya terukur. Misalnya ke sektor riil, selama ini saham sudah untuk sukuk, untuk surat berharga, kan itu relatif aman, tapi sisi manfaatnya tidak tinggi kan," katanya, Januari 2024 lalu.
