Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menargetkan integrasi sejumlah aplikasi digital yang terkait dengan pemerintahan bisa dilakukan pada Mei 2024.
Hal itu disampaikan Anas usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dalam rapat terbatas (ratas) hari ini, Jokowi disebut meminta perkembangan terkini soal keterpaduan layanan digital. Anas mengatakan bahwa prioritas Jokowi saat ini untuk mengintegrasikan aplikasi layanan amsyarakat dari sembilan kementerian pada Mei 2024.
"Secepatnya Mei, kita sedang kerja keras nanti siang malam sehingga bisa diselesaikan. Karena Pekerjaannya ini sudah beberapa bulan," kata Anas kepada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Adapun percepatan integrasi aplikasi pemerintah tersebut berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menghadap kendala interoperabilitas setiap aplikasi pemerintah. Dia mengatakan butuh waktu untuk mengintegrasikan setiap aplikasi yang dimiliki kementerian/lembaga. Bahkan, dia mengungkap pihaknya telah menggelar sebanyak 250 rapat membahas kendala tersebut.
Baca Juga
Nantinya, aplikasi super atau superapp yang menjadi aplikasi utama berbagai layanan pemerintah yang sudah diintegrasikan itu dinamakan INA Digital. Dengan demikian, ke depan masyarakat hanya butuh mengunduh satu aplikasi portal yang menyediakan berbagai layanan.
Anas menerangkan, Jokowi meminta sejumlah layanan untuk diprioritaskan terintegrasi terlebih dahulu pada sekitar Mei 2024 atau dua bulan lagi. Misalnya, layanan administrasi pendudukan, program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, registrasi dokter, surat tanda registrasi (STR), sertifikat vaksin dan imunisasi.
Kemudian, izin penyelenggaraan event di Keolisian, cek bantuan sosial, smart ASN, info penerima bantuan, pembayaran digital PNBP, keimigrasian, BPJS, pertanahan dan ketenagakerjaan.
"Yang lain bertahap akan masuk, karena butuh fokus pekerjaan," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga disebut akan menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi digital mereka ke dalam satu portal INA Digital. Hal itu akan disampaikan Kepala Negara secara langsung pada SPBE Summit Mei 2024 mendatang.
"Jadi presiden minta ke depan tidak ada lagi belanja belanja teknologi yang tidak efisien, kemudian belanja aplikasi di berbagai kementerian. Nanti akan ada dalam satu portal nasional," tutup Anas.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie sebelumnya menyebut Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) akan dinamakan INA Digital. Sistem tersebut ditargetkan rampung kuartal III/2024.
“Presiden sudah menentukan bahwa nanti platform SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) kita namanya Ina Digital,” ujar Budi pada sambutannya di acara ulang tahun Mastel, Kamis (11/1/2024).
Budi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menargetkan SPBE ini ditargetkan sepenuhnya terlaksana sebelum Oktober 2024, sebelum presiden berganti.
