Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah ekonom meyakini bahwa program makan siang gratis seakan masih menjadi mimpi di siang bolong, sebab akan memberikan beban berat bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendatang.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda pun menilai bahwa nyaris tidak ada celah fiskal saat ini yang bisa digunakan untuk program makan siang gratis.
Dia melanjutkan apabila program ini benar-benar dipaksakan dengan mengambil skema utang, maka akan membuat defisit APBN per PDB melebih ambang batas 3 persen.
“Saya sangat yakin jikalau dilaksanakan dengan sasaran 100 persen maka defisit APBN akan meningkat, bisa impeachment. Maka dari itu, saya juga yakin pelaksanaan gak akan 100 persen hingga 2029 nanti,” ujarnya, Sabtu (16/3/2024).
Meski begitu, dia mengatakan saat ini jika program tersebut masih ingin direalisasikan, maka Kementerian Sosial, dinilai sudah cocok untuk menjadi motor dari program yang dimiliki pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.
“Koordinasi nanti di bawah Kemenko PMK. Tidak perlu untuk bikin lembaga atau badan baru karena sangat tidak efektif jika dibawah Kementerian atau Lembaga baru,” tandas Huda.
Baca Juga
Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga yang cocok untuk memotori program makan siang gratis apabila akan direalisasikan.
Penyebabnya, dia menilai bahwa semua urusan pangan termasuk makan siang gratis harus di bawah kendali badan pangan nasional. Tentunya, terdapat tiga pertimbangan dalam menjalankan program dari pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu.
Pertama, dia menilai bahwa dari sisi ketersediaan bahan pangan jangan sampai nantinya program andalan Prabowo-Gibran ini justru menimbulkan perebutan antara program makan siang gratis dengan kebutuhan masyarakat.
“Badan pangan perlu hindari efek inflasi dari program makan siang gratis,” ujarnya, Selasa (12/3/2024).
Kedua, dia melanjutkan bahwa secara teknis meskipun melibatkan instansi sekolah sehingga akan lebih masuk akal apabila dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi dia menekankan bahwa program utama tersebut tetapi berkaitan dengan bahan makanan sebaiknya diatur badan pangan.
Apalagi, menurut Bhima koordinasi dengan pihak teknis pun dapat dilakukan lewat rapat koordinator. Sehingga, Kemendikbudristek tidak perlu turun tangan secara langsung untuk mengurusi program itu.
Ketiga, Bhima mengatakan bahwa kebijakan satu pintu di badan pangan dapat menghindari biaya pengawasan yang terlalu mahal dan menghindari celah korupsi. Mengingat APBN dinilai dalam situasi yang sulit dalam menerapkan program makan siang gratis.
“Defisit APBN diproyeksi bisa diatas 3—3,25% jika makan siang gratis memakan anggaran terlalu besar dengan asumsi rasio pajak tetap di kisaran 10—11%, dan realokasi anggaran tidak dilakukan secara efektif,” ucapnya.
