Bisnis.com, DEPOK — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengeklaim banyak duta besar (dubes) negara lain yang menyampaikan keraguan untuk berinvestasi ke Indonesia lantaran intervensi hukum oleh pemerintah sering terjadi.
Hasto mengaku, pihaknya sudah bertemu para dubes negara lain yang ada di Indonesia. Menurutnya, campur tangan eksekutif ke yudikatif seperti yang diduga terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) berdampak sangat luas hingga ke sektor ekonomi.
"Ketika beberapa dari tim kami bertemu para dubes, mereka [para dubes] pertanyakan kepastian hukum di Indonesia, gimana mau investasi ketika UU Pemilu bahkan ketika MK bisa diintervensi hukum oleh kekuasaan," ujar Hasto usai acara Election Talk #4 di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).
Menurutnya, para dubes mempertanyakan siapa yang akan melindungi kepentingan investasi mereka ketika tidak ada kepastian hukum. Oleh sebab itu, PDIP menyayangkan praktik politik yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Hasto memberi contoh terbaru ketika calon presiden usungan PDIP Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh salah satu elite partai politik lawan. Menurutnya, itu contoh intimidasi politik lewat hukum.
"Instrumen hukum seringkali dipakai bukan untuk keadilan, tapi untuk alat politik," kata politisi asal Yogyakarta ini.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menegaskan PDIP tidak gentar meski muncul banyak intimidasi seperti itu. PDIP, lanjutnya, akan tetap lakukan perlawanan terutama untuk ungkap dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, entah itu lewat hak angket atau opsi lain.
Hasto berpendapat, perlawanan ini penting untuk mengantisipasi berbagai kecurangan kembali terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang hari pencoblosannya akan dilakukan pada 27 November nanti.
