Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming semakin percaya diri bahwa hak angket mengenai kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak diperlukan.
Hal itu disampaikan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kini merupakan partai Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo telah mendorong DPR menggunakan hak angketnya untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengamini bahwa hak angket merupakan hak yang dimiliki politisi di DPR. Namun, dia memastikan partainya akan menolak wacana tersebut, apalagi kini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin kuat usai bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tetapi partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan koalisi presiden sampai saat ini bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit," ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Senada, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto turut menilai bahwa Ganjar berhak untuk berpandangan perlunya hak angket. Namun, dia mengatakan bahwa PAN berpandangan bahwa Pilpres 2024 telah berjalan dengan lancar sehingga hak angket tidak diperlukan.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menolak hak angket agar tidak ada lagi silang sengketa di tengah masyarakat. Adapun kekurangan yang ada, lanjutnya, akan diperbaiki ke depannya.
Baca Juga
"Tetapi jangan sampai membuat isu-isu yang mungkin bisa meresahkan masyarakat. Jadi bagi PAN, hak angket enggak perlu," tuturnya.
Ganjar-Anies Sepakat Soal Hak Angket
Adapun capres nomor 03 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. PDI Perjuangan (PDIP) disebut akan memimpin usulan hak angket ini.
Ganjar menilai hak angket DPR bisa menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang disebutnya sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.
Usulan Ganjar itu lalu didukung oleh capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Menurut Anies, ide tersebut merupakan inisiatif yang baik, mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni PDIP juga memiliki kekuatan besar di parlemen.
"Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Adapun peta koalisi pendukung pemerintah saat ini bergeser sejalan dengan kemenangan sementara paslon 02 Prabowo-Gibran berdasarkan hasil quick count, serta real count yang masih bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu ditandai dengan masuknya Ketua Umum Demokrat AHY ke Kabinet Indonesia Maju. AHY dan Demokrat saat ini juga menjadi salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran bersama dengan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora, dan PSI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
