Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menyebarkan hoaks.
Konteks hoaks yang dimaksudkannya adalah saat tim pasangan 01 dituding akan membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi.
"Menteri BUMN menyebar hoax tentang BUMN atas nama AMIN," tulis sang cawapres pada Selasa (6/2/2024).
Menteri BUMN menyebar hoax tentang BUMN atas nama AMIN
— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) February 6, 2024
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa tudingan pergantian BUMN menjadi koperasi adalah salah persepsi dan tidak masuk akal.
"Ada jenis informasi yang kalau kita dengar sudah tahu ini masuk akal. Kalau ada informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat," kata Anies Baswedan di acara Desak Anies di Semarang pada Senin (5/2/2024).
Bahkan Anies menilai bahwa sang menteri BUMN tidak berpikir kritis. Pasalnya ia menilai bahwa BUMN harusnya ditata ulang.
Baca Juga
"Jadi ketika kemudian itu malah pak menterinya yang ngomong, lho pak menterinya memang tidak berpikir kritis gitu? Di mana critical thinking-nya? Gitu kira-kira sebelum ngomong soal substansinya. Ini jelas tidak masuk akal. Justru (BUMN) harus ditata ulang," lanjutnya.
Pasangan dari Muhaimin Iskandar ini menjelaskan bahwa penataan ulang BUMN harus dilakukan karena adanya masalah besar.
BUMN, lanjut Anies, juga harus menjalankan fungsi negara sebagai korporasi. Oleh sebab itu BUMN tidak boleh dijadikan alat untuk meraup untung.
"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan dianggap sebagai Badan Mencari Untung untuk Negara. Negara tidak bekerja mencari untung, saya katakan tadi malam (di debat capres) negara tidak berdagang dengan rakyatnya,"
Sehingga nantinya BUMN harus menjalankan fungsi pembangunan dan tidak dijadikan alat mencari keuntungan.
Adapun diketahui, tudingan tersebut dilayangkan oleh Erick Thohir yang menyinggung bahwa pihak Anies akan mengganti BUMN menjadi koperasi. Menurutnya, hal itu akan memunculkan pengangguran baru sebanyak 1,6 juta orang.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan. Sangat tidak masuk akal. Apalagi selama ini, para karyawan BUMN sudah menunjukkan hasil kerjanya sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
