Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ganjar: Tugas Negara Ciptakan Kesejahteraan Sosial, Bukan Bantuan Sosial

Ganjar Pranowo menilai program bantuan sosial (bansos) yang selama ini dikucurkan pemerintah gagal menurunkan kesenjangan sosial.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya saat debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat kali ini bertemakan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya saat debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat kali ini bertemakan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menilai program bantuan sosial (bansos) yang selama ini dikucurkan pemerintah gagal menurunkan kesenjangan sosial. Meskipun diakuinya bansos berhasil menurunkan angka kemiskinan.

"Menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap [kesenjangan sosial] tidak. Berapapun besarnya [bansos] gap tetap tinggi," ujar Ganjar saat merespons jawaban Anies Baswedan dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).

Oleh karena itu, Ganjar menyoroti pada pentingnya perbaikan data penerima bansos. Sebab, menurutnya negara memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa bansos yang disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Paradigma bansos ini betul-betul hak rakyat. Kami usul, bantuannya ganti saja dengan bantuan kesra [kesejahteraan sosial] karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial." jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (17/7/2023), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat pada Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menyampaikan, hal tersebut ditujukan dengan peningkatan rasio gini dari 0,381 poin pada September 2022 menjadi 0,388 poin pada Maret 2023, atau meningkat sebesar 0,007 poin.

“Dari data yang ada, tingkat ketimpangan pada Maret 2023 alami peningkatan dibandingkan September 2022,” katanya dalam Rilis BPS, Senin (17/7/2023).

Adapun rasio gini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat pengeluaran yang terjadi di masyarakat.

BPS mencatat nilai rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,409 atau meningkat sebesar 0,07 poin dibandingkan September 2022. Tingkat ketimpangan di perkotaan pada Maret 2023, lanjut dia, lebih tinggi bila dibandingkan sebelum pandemi atau September 2019 yang tercatat sebesar 0,391.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper