Bisnis.com, JKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa anak muda Samarinda tidak tertarik terhadap IKN yang dibangun Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat kampanye di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada 11 Januari 2024 lalu. Meski sudah di Kalimantan Timur, Anies bahkan memutuskan tidak singgah ke IKN.
Dilansir dari video yang viral, Capres tersebut malah mengatakan kepada media bahwa anak muda Samarinda tidak tertarik dengan IKN.
"Saya di Samarinda akan diskusi tentang banyak hal, salah satunya adalah masalah IKN. Saya bisa dibilag terkejut melihat anak-anak muda di Samarinda tidak mendukung program IKN.
Menurut Anies, yang dibutuhkan oleh anak muda di Samarinda adalah transportasi, jalan yang menjangkau semuanya, kemudian sekolah, dan Rumah Sakit.
Anak muda Samarinda ini, menurut Anies, membutuhkan pembangunan yang bisa dirasakan oleh semua masyatakat. Bukan pembangunan di satu tempat saja.
Baca Juga
Video Anies inipun viral. Bebepa netizen mengatakan jika pernyataan Capres nomor urut 1 ini berbeda dengan apa yang telah dibeberkan oleh Dewan Adat Dayak sebelumnya.
Pada tahun 2022 lalu, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur menyatakan siap membantu sukses penyelenggaraan kemah presiden di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu.
"Kedatangan kami untuk bertanya tentang rencana presiden bermalam di IKN. Kami ingin berkoordinasi dan membantu agar semua acara berjalan lancar," kata Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Firminus Kunum seperti dilansir dari Kaltim Prov.
Dalam komentar video tersebut, banyak juga ditemukan pendapat netizen yang mengaku sebagai anak muda Samarinda dan mereka sepakat dengan IKN.
Sementara pada Juni 2023 lalu, Ketua umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan (DAD Kalsel) Abdul Kadir mengatakan ada tujuh tuntutan masyarakat Adat Dayak terhadap Presiden RI Joko Widodo terkait otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Ketujuh tuntutan masyarakat adat Dayak itu bisa diperhatikan Presiden Joko Widodo," ujar Abdul Kadir di Sekretariat DAD Kalsel Liang
Kadir menyebutkan tuntutan pertama masyarakat Adat Dayak Kalimantan meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat atau menggantikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Kedua, lanjut dia, masyarakat Adat Dayak Kalimantan menuntut supaya salah satu orang asli Dayak menjabat Deputi IKN.
Ketiga, masyarakat Adat Dayak menuntut janji akan melibatkan putra/putri terbaik Dayak Kalimantan untuk jabatan direktur minimal 10 orang diterima atau setiap Provinsi Kalimantan sebanyak dua orang.
Keempat, masyarakat dayak menuntut segara membangun rumah adat dayak.
Kelima, sambung dia, masyarakat Adat Dayak Kalimantan menuntut agar segera diberikan sertifikat lahan seluas 250 hektare atau tiap provinsi di Kalimantan 50 hektare untuk perkampungan kebudayaan Dayak berikut dibangun rumah sesuai sub suku.
Lebih lanjut dia mengemukakan, tuntutan keenam, semua pegawai yang jabatan strategis di IKN harus ada perwakilan masyarakat Adat Dayak.
Tuntutan ketujuh, sambung dia, dalam pembangunan dilibatkan juga kontraktor dan UMKM masyarakat Adat Dayak
