Bisnis.com, JAKARTA -- Kebijakan penyaluran bantuan sosial alias bansos menuai polemik. Ada yang meminta pemberian bansos ditunda menjelang Pemilu 2024. Ada juga yang berharap pemerintah menghindari politisasi bansos supaya pelaksana pemilu berlangsung jujur dan adil. 

Proses politik menjelang Pemilu 2024 memang paling berbeda dengan pemilu sebelumnya, bahkan jauh berbeda dibanding dengan pelaksanaan pemilu pada 1955.

Pasalnya, untuk pertama kali dalam sejarah, anak dari presiden atau kepala negara yang sedang menjabat maju dalam proses kontestasi, meski statusnya hanya sebagai calon wakil presiden. 

Majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, memicu kekhawatiran soal netralitas penyelenggara negara. Salah satunya tentang penyaluran bantuan sosial.

Polemik tentang bansos muncul pertama kali ketika Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyentil pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait bantuan sosial (Bansos).

Cak Imin menyebut bahwa bansos diambil dari uang rakyat dan bukan uang pribadi dari Presiden, Menteri ataupun Capres.

“Kita mengoreksi pernyataan Pak Zul bahwa itu uang presiden, bukan. Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR jadi uang bansos adalah uang APBN bukan punya seseorang,” kata Cak Imin saat ditemui di Kampung Nelayan, Selasa (2/1/2024).

Selain itu, Cak Imin pun setuju jika penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sementara. Dirinya, melihat bahwa penyetopan sementara ini berguna untuk mencegah menguntungkan pasangan calon (paslon) lain.

"Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu (selesai)," ujarnya.

Di sisi lain kubu Ganjar-Mahfud menegaskan tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. TPN menekankan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR, dan di dalamnya terdapat juga partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program pro rakyat seperti penyaluran bantuan sosial.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers Ganjar-Mahfud di Sekretariat TPN Ganjar-Mahfud Gedung High End, Jakarta, 3 Januari 2024.  

“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Todung.

Jokowi dan Bansos

Adapun menurut laporan sejumlah lembaga survei, pemberian bantuan atau bansos kepada masyarakat menjadi salah satu alasan tingginya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bulan ini berbagai macam bansos segera mengucur deras ke masyarakat.

Adapun tingkat kepuasan atau approval rating Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu berada di atas angka 70 persen. Hasil sigi terbaru Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, kompak menunjukkan bahwa approval rating Jokowi berada di kisaran 76 persen. 

Tingkat kepuasan tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan pemimpin negara-negara manapun di dunia ini. Kepuasan terhadap Jokowi jauh lebih tinggi dibandingkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan pemimpin negara lainnya.

Kendati demikian, jika merinci hasil sigi dari Indikator Politik dan LSI, alasan masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi bukan karena pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan selama 9 tahun terakhir atau sosok Jokowi yang merakyat, tetapi karena bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Versi Indikator Politik, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Jokowi karena memberikan bantuan kepada rakyat kecil mencapai 33,6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap pembangunan infrastruktur yang hanya 25,1 persen. 

Sedangkan responden yang merasa puas terhadap kinerja Jokowi karena orangnya merakyat atau kinerjanya sudah bagus masing-masing sebesar 8,9 persen dan 8,8 persen.

Sementara itu versi LSI juga mengindikasikan tren yang sama, responden puas dengan kinerja Jokowi karena sering bagi-bagi bantuan sebanyak 33,4 persen, pembangunan infrastruktur 24,9 persen, kinerjanya bagus 18,3 persen, dan orangnya merakyat hanya 7 persen.

Adapun responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi juga masih terkait permasalahan bantuan dan harga-harga kebutuhan pokok. Baik Indikator Politik maupun LSI mengungkapkan bahwa pemerataan bantuan pemerintah masih menjadi catatan khusus.

Versi Indikator Politik, responden yang tidak puas kepada Jokowi karena bantuan tidak merata mencapai 18,9 persen atau kedua teratas setelah harga kebutuhan pokok yang mencapai 23,8 persen.

Sedangkan versi LSI, responden yang tidak puas kepada Jokowi karena bantuan tidak merata mencapai 19,1 persen atau lebih tinggi dibanting semua indikator ketidakpuasan lainnya.