Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin berbenah atas buntut kasus korupsi beberapa waktu ke belakang.
Dia menjabarkan belum lama ini, Tanah Air terus dihadapkan kasus korupsi. Salah satunya, yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga menyeret nama pimpinan KPK Firli Bahuri.
Pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi tentu mencoreng nama lembaga antirasuah tersebut. Itu sebabnya Ma’ruf Amin berharap kedepan KPK dapat kembali menjadi lembaga yang kredibel.
“Kita harapkan tentu KPK ke depan supaya lebih berintegritas, supaya KPK yang sekarang ini dianggap indeks prestasinya buruk, dikembalikan lagi menjadi lembaga yang kredibel dan disegani,” ujarnya dikutip melalui Youtube Setwapres, Kamis (28/12/2023).
Untuk mengembalikan marwah KPK, kata Wapres Ke-13 itu diperlukan perbaikan di dalam tubuh lembaga yang telah berdiri selama 21 tahun itu.
Baca Juga
Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menggelar Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Ketua (Nonaktif) KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12/2023).
Saat dimintai tangggapan oleh awak media terkait putusan sidang tersebut, orang nomor dua di Indonesia itu pun menuturkan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan.
“Saya kira itu prosesnya sudah betul. Maksimal memang menurut aturan yang saya dengar, di KPK, [Dewas] hanya bisa mengusulkan untuk supaya mengundurkan diri. Selanjutnya tentu yang akan menetapkan untuk pengunduran diri itu adalah [Keputusan] Presiden ya. Presiden sesuai dengan aturan,” pungkas Ma’ruf
Sekadar informasi, kemarin (27/12/2023), Dewas KPK dalam putusannya merangkum tiga pelanggaran etik Firli. Pertama, Firli diduga mengadakan hubungan langsung maupun tak langsung dengan pihak lain yang sedang beperkara di KPK.
Kedua, Firli tak melaporkan pertemuan itu kepada Pimpinan KPK lainnya. Ketiga, Firli dianggap tak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
