Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara besar dunia yang tergabung dalam kelompok tujuh atau G7 mengatakan bahwa komunitas internasional memerlukan respons yang tegas dan terpadu terhadap pengembangan nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara (Korut) yang dinilai “sembrono”.
Melansir CNA, Rabu (20/12/2023), para menteri luar negeri G7 mengatakan dalam sebuah pernyataan, Selasa (19/12/2023), setelah peluncuran rudal balistik paling kuat milik Pyongyang bahwa "tindakan sembrono Korut yang berulang kali harus ditanggapi dengan tanggapan internasional yang cepat, bersatu dan kuat, khususnya oleh Dewan Keamanan PBB.
Korut pada hari Senin (18/12/2023) melakukan uji coba rudal balistik antarbenua tercanggihnya yang berpotensi mencapai Amerika Serikat (AS).
Korut mengatakan bahwa pemimpinnya Kim Jong-un mengawasi peluncuran tersebut dan memperingatkan Washington, yang telah memperkuat hubungan dengan Korea Selatan, agar tidak membuat “keputusan yang salah”.
Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi banyak resolusi yang menyerukan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya sejak pertama kali melakukan uji coba nuklir pada tahun 2006.
Namun China, mitra terdekat Korut, dan Rusia – yang keduanya memegang hak veto di Dewan Keamanan – menentang pengetatan sanksi lebih lanjut.
Baca Juga
Dalam langkah terbaru untuk meningkatkan kerja sama tiga arah, Jepang, Korea Selatan, dan AS pada hari Selasa (19/12/2203), mengaktifkan sistem untuk berbagi data real-time mengenai peluncuran rudal Korut, yang disepakati pada pertemuan puncak para pemimpin ketiga negara pada bulan Agustus.
AS juga mengatakan bahwa salah satu utusannya yang menangani Korut berbicara melalui telepon pada hari Selasa (19/12/2023), dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan dan setuju bahwa peluncuran tersebut “merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia”.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa sekutunya mengupayakan “implementasi penuh” resolusi Dewan Keamanan dan juga mendesak “kembalinya keterlibatan diplomatik” oleh Korut, yang tidak menunjukkan minat dalam pembicaraan dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
