Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu adanya kerja sama riset penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) antara kawasan di Asean-Jepang untuk menghadapi transformasi revolusi industri 5.0.
Hal tersebut disampaikan olehnya dalam agenda 3 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Asean-Jepang dengan tema "Heart to Heart Partners Across Generation" yang digelar di Hotel The Okura, Tokyo, pada Minggu (17/12/2023).
Menurutnya, selama 50 tahun ke belakang, Asean-Jepang telah bahu-membahu memperkokoh kemitraan dan merekatkan masyarakat melalui program beasiswa dan pertukaran pemuda serta budaya.
Namun, dia melanjutkan akibat tantangan ke depan makin kompleks, maka dalam hal peningkatan kualitas talenta melalui kerjasama pendidikan dan pengembangan penelitian sesuai prioritas antarnegara.
“Jejaring pebisnis muda dan startups harus diperkuat dan disiapkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dan industri strategis seperti manufaktur dan semikonduktor,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (17/12/2023).
Selain itu, lelaki asal Surakarta itu juga menilai bahwa kemudahan mobilitas masyarakat juga perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui bantuan pelatihan bahasa hingga pengakuan bersama atau mutual recognition untuk keterampilan dan akademik.
Baca Juga
“Pada 2030, angkatan kerja Asean diproyeksikan capai 385 juta jiwa, ini dapat digunakan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, baik terampil dan profesional di Jepang,” imbuhnya.
Di samping itu, Kepala Negara juga menilai bahwa kerjasama dalam sektor pariwisata dan inovasi teknologi pun harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.
“Sektor pariwisata dan inovasi teknologi juga perlu terus kita tingkatkan guna mendorong mutual understanding dan pertumbuhan ekonomi di kawasan” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia meyakini hubungan antara Asean dan Jepang yang terjalin lintas generasi dan dari hati ke hati dapat menjembatani perbedaan di tengah dunia yang sedang terbelah.
“The bridge to peace and prosperity for mankind. That’s what we are,” tandas Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai meskipun pemerintahan berganti pada 2024, tetapi keberlanjutan program penganggaran terhadap riset dan pengembangan (research and development/R&D) harus tetap harus dilanjutkan.
Orang nomor dua di Indonesia itu menyebutkan bahwa pada 2045 target pemerintah akan peningkatan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D) menjadi 1,5%—2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun, berdasarkan laporan dari R&D World dari 40 Negara, Indonesia masih duduk di bangku nomor 34 untuk penganggaran riset dan pengembangan sebesar US$8,2 miliar pada 2022 atau sebesar 0,24% yang meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan pada 2013 yang hanya mencapai 0,1 persen PDB.
“Pemerintah tentunya akan terus mendorong adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Kalau baru sekarang baru 0,24%, nanti kita harapkan 2030 itu menjadi 2% dan terus akan pemerintah [selanjutnya] teruskan,” ujarnya saat ditemui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Selasa (5/12/2023).
Lebih lanjut, Wapres Ke-13 RI itu mengatakan bahwa untuk anggaran riset pun juga dapat didorong dan dijembatani melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebab lembaga tersebut tengah meneliti mengenai pengembangan industry halal dan bahan baku halal yang dapat memebuhi kebutuhan subsitusi impor agar dibuat di dalam negeri, seperti gelatin halal.
Tak hanya pemerintah, kata Ma’ruf agar perguruan tinggi juga dapat mendorong pembiayaan riset dan pengembangan tidak hanya tergantun oleh APBN, tetapi juga oleh swasta serta kerja sama dengan industri lainnya, khususnya yang bergerak di bidang halal.
“Oleh karena itu diharapkan industri ini juga akan terus membantu pembiyaan di bidang riset. Yang memang betul sekali bahwa [anggaran R&D] kita masih sangat kecil. Karena itu harus kita dorong, Itulah makanya saya mendorong perguruan tinggi untuk ikut mengambil peran dalam rangka riset, dalam rangka pengembangan industri halal ataupun bisnis ekonomi syariah,” pungkas Ma’ruf.
Berdasarkan laporan dari lembaga R&D World, setiap Negara saling mendorong kekuatan basis data dan riset mereka yang terlihat dari besarnya anggaran untuk pengembangan riset.
Adapun, diperkirakan pada 2022 terdapat US$2,476 triliun dana riset atau meningkat 5,43% apabila dibandingkan 2021 yang mencapai US$2,348 triliun bagi setiap Negara yang menginvestasikan secara global dalam upaya pengembangan riset.
Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat (AS) dengan pengeluaran kotor untuk riset sebesar US$679,4 miliar. Kedua, China dengan pengeluaran kotor litbang mencapai US$551,1 miliar. Jepang berada di posisi ketiga dengan pengeluaran kotor US$182,2 miliar pada 2022.
Keempat dan kelima ada Jerman dan Korea Selatan, dengan pengeluaran kotor untuk riset masing-masing sebesar US$143,1 miliar dan US$106,1 miliar pada 2022.
Selanjutnya, Prancis memiliki pengeluaran kotor untuk riset hingga US$68,5 miliar, India di US$65,2 miliar, dan Inggris US$54,9 miliar. Sedangkan, Rusia mencapai US$52,2 miliar, lalu di posisi kesepuluh ditempati oleh Brasil dengan angka US$37 miliar
Sayangnya, dari 40 negara yang ditampilkan R&D World, Indonesia duduk di bangku nomor 34 dengan penganggarannya sebesar US$8,2 miliar pada 2022. Bahkan, Indonesia adalah negara dengan rasio penganggaran riset terhadap PDB paling rendah, yang hanya sebesar 0,24% pada 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
