Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim genap berusia satu tahun pada akhir pekan ini. Para pengamat menyoroti naiknya perekonomian Malaysia yang dibarengi dengan penurunan popularitasnya.
Melansir CNA pada Jumat (8/12/2023), para pengamat mengatakan pemerintah Malaysia telah membuat beberapa kemajuan, terutama dalam mencapai stabilitas di antara mitra-mitra koalisi dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap memenuhi target dalam setahun.
Namun, mereka memperingatkan bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memenangkan dukungan masyarakat Malaysia. Dukungan terhadap Anwar disebut telah menurun sejak tahun lalu, dan para pemilih menyebut kekhawatiran ekonomi merupakan masalah terbesar.
Popularitasnya pada bulan Oktober mencapai 50%, turun tajam dari periode pelantikannya sebagai PM pada Desember 2022 yang masih berada pada angka 68%.
Survei lembaga riset Merdeka Center juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani perekonomian meningkat menjadi 43 persen dari 19 persen.
Setahun yang lalu, Pemilu Malaysia ke-15 mengalami peristiwa unik ketika koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar bekerja sama dengan rivalnya yaitu Barisan Nasional (BN) beserta partai-partai dari Sabah dan Sarawak, untuk membentuk pemerintahan persatuan.
Baca Juga
Aliansi politik menuai keheranan berbagai pihak yang meragukan bahwa hal itu akan bertahan lama. Namun, setelah masalah ini mereda satu tahun kemudian, para pengamat politik mengatakan bahwa hubungan di dalam pemerintahan Madani berjalan positif, dilihat dari kabinet yang tampak bersatu dan kohesif.
Malaysia Madani adalah slogan pemerintahan Anwar, dibentuk dari singkatan enam nilai inti yaitu keberlanjutan, kemakmuran, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang.
“Tolok ukur terbaiknya adalah membandingkannya dengan pemerintahan PH pertama pada 2018. Saat itu, terdapat lebih banyak ketidaksepakatan publik mengenai isu-isu inti dan isu-isu mendasar, yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhannya,” kata Adib Zalkapli, Direktur Kebijakan Publik Perusahaan Konsultan BowerGroupAsia.
Dia mengacu pada PH di bawah mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, yang memenangkan pemilihan umum pada 2018 tetapi pecah kongsi pada 2020.
“Dalam hal ini, mereka [pemerintahan Anwar] sudah banyak mengalami kemajuan. Beberapa anggota partai politik belajar untuk berkompromi dan bekerja sama dengan musuh jangka panjang mereka. Mereka belajar memerintah, memprioritaskan perjuangan mereka,” kata Zalkapli.
Pemerintahan Madani juga disebut mengambil alih kendali di tengah tantangan perekonomian global, ketika investor terhambat dan biaya hidup meningkat pesat. Revitalisasi perekonomian dan urgensi untuk secara aktif menarik investor asing menjadi tujuan utama pemerintahan Anwar.
