Alumni FHUI Desak Capres-Cawapres Mundur dari Jabatan Publik

Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mendesak capres-cawapres yang masih mengemban jabatan publik untuk mundur dari jabatannya.

Diketahui, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua DPR. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menduduki posisi Menteri Pertahanan (Menhan), didampingi Gibran Rakabuming Raka yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Adapun, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga masih berstatus sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menkopolhukam).

Ketua ILUNI FHUI Rapin Mudiardjo mengatakan bahwa hal ini berkaitan erat dengan permasalahan etika dan moralitas sebagai pejabat publik, begitu pula dengan adanya potensi konflik kepentingan.

“Jika dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan atas jabatan yang diemban, maka secara etika, sudah sepatutnya para kandidat menentukan sikap tegas untuk mundur,” katanya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, hal ini bukan tanpa sebab. Pihaknya meyakini bahwa posisi jabatan publik yang diemban memiliki pengaruh penting, termasuk berpotensi mempengaruhi persiapan hingga penyelenggaraan Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga khawatir akan adanya ketidaknetralan aparat dan alat negara demi mencapai kepentingan elit politik tertentu pada 2024 nanti.

“Jabatan-jabatan yang diduduki kandidat-kandidat tersebut tentunya bukan jabatan main-main. Dengan segala kewenangannya, sangat dimungkinkan ketiga pasangan capres dan cawapres memanfaatkan otoritasnya untuk mencapai tujuan politisnya,” lanjut Rapin.

Oleh karena itu, pihaknya dengan tegas menyerukan kepada para capres dan cawapres yang masih menjabat tersebut untuk mundur dari jabatan publiknya, sebagai wujud integritas.

Selain itu, ILUNI FHUI juga menyerukan masyarakat Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan memantau agar negara selaku penyelenggara tidak berbuat kealpaan apalagi kecurangan dalam penyelenggarannya.

“Tidak hanya penyelenggara, kami juga menyerukan agar seluruh peserta Pemilu 2024, mulai dari partai politik hingga para capres, cawapres, hingga calon legislatif untuk bersama-sama mendukung terwujudnya Pemilu 2024 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel