Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres.
Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi, “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
"Mengadili, dalam provisi, menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung I MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Dalam salah satu pertimbangannya, MK berpendapat bahwa putusan 90 bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum.
Hal ini juga didukung oleh Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) Nomor 2/2023 yang dianggap MK menegaskan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut.
Dengan demikian, dalil pemohon terkait putusan 90/PUU-XXI/2023 dianggap tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. MK memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk UU untuk menilai dan memutuskannya.
Baca Juga
Adapun, perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Brahma Aryana, bersama kuasa hukumnya yakni Viktor Santoso Tandiasa.
Dia menjelaskan bahwa pemohon dalam perkara nomor 90 berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Sementara itu, dirinya menilai bahwa pendapat ini tidak tepat karena hak konstitusional tidak seharusnya digunakan sebagai dasar pengujian norma pasal tersebut.
Pihaknya mempersoalkan konstitusionalitas pada frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, yang disebut tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud.
Dalam petitumnya, Brahma memohon agar hanya gubernur di bawah usia 40 tahun yang bisa maju capres/cawapres, dan agar hal ini tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur.
