Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MK Tolak Gugatan Batas Usia Hakim Konstitusi Minimal 55 Tahun

MK memutuskan menolak gugatan uji materil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang UU MK terkait syarat usia minimal hakim konstitusi.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berjalan usai membacakan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023). Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi ketua MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melanggar etik berat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berjalan usai membacakan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023). Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi ketua MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melanggar etik berat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terkait syarat usia minimal hakim konstitusi.

Dalam perkara bernomor 81/PUU-XXI/2023 itu, pemohon atas nama Fahri Bachmid selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar meminta agar syarat usia minimal hakim konstitusi ditetapkan pada angka minimal 55 tahun.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membaca amar putusan di Gedung I MK, Jakarta Pusat pada Rabu (29/11/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyebut bahwa perubahan yang berkenaan dengan persyaratan usia dalam UU MK tersebut tidak boleh merugikan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Artinya, apabila pembentuk undang-undang berkehendak untuk mengubah persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 termasuk perubahan masa jabatan (periodisasi), maka perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi hakim konstitusi yang diangkat setelah UU tersebut diubah.

“Terlebih, apa yang dikhawatirkan pemohon belum merupakan fakta hukum. Selain itu, apabila diletakkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, perubahan yang sering kali dilakukan, termasuk dengan mengubah syarat usia dan masa jabatan, jelas hal tersebut akan mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud,” demikian pertimbangan yang dibacakan.

Sebelumnya, sidang perdana terkait perkara ini digelar pada Agustus lalu, tepatnya pada Kamis (24/8/2023) dan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Dalam pokok permohonannya, Fahri berpendapat bahwa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang sudah terjadi dua kali selalu dilakukan tanpa alasan jelas dan tidak mendasar secara akademik.

Itu sebabnya, Fahri dalam petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa "berusia paling rendah 55 tahun," apabila dimaknai "selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo".


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper