Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Survei Capres Terbaru: Prabowo-Gibran Teratas, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bersaing

Beberapa lembaga survei mempublikasikan hasil survei terbaru mengenai elektabilitas capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Momen Jokowi bersama para capres 2024 yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo makan siang di Istana Negara, Senin (30/10/2023) / Setpres
Momen Jokowi bersama para capres 2024 yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo makan siang di Istana Negara, Senin (30/10/2023) / Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa lembaga survei mempublikasikan hasil survei terbaru mengenai elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.

Secara umum, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dalam sejumlah survei. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang kerap kali berada posisi terakhir, kini mulai bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kendati demikian, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani mengingatkan seluruh lembaga survei agar netral dalam kinerja masing-masing mengenai Pemilu 2024.

Dia juga meminta masyarakat mengkritisi hasil survei yang ada, agar tidak menimbulkan persoalan serius seperti kampanye salah satu pasangan capres-cawapres yang menghendaki agenda pemilihan satu putaran.

"Ada dua tujuan tidak etis yang hendak dicapai dari agenda ini, yaitu berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik yang sudah menentukan pilihan, dan menyediakan justifikasi akademik-populis, atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara memenangi kontestasi," terangnya, Kamis (23/11/2023)

Sementara, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyampaikan bahwa pendanaan survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) perlu diaudit untuk menjaga independensi hasil penelitian tersebut.

"Lembaga survei itu seharusnya dapat bekerja secara independen," kata Neni. dalam diskusi daring bertajuk "Survei Yang Membagongkan" dipantau di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Dia berpandangan lembaga survei harus independen dalam melakukan penghitungan ilmiah sesuai metode statistik yang berlaku. Pasalnya, masih banyak lembaga survei yang tidak mau menunjukkan dari mana sumber dana yang mereka dapatkan.

"Jadi, soal pendanaan (lembaga survei), ketika dilaporkan ke KPU itu tidak transparan dan akuntabel, serta tidak rasional," tambahnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper