Bisnis.com, JAKARTA – Ketiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah mengumumkan susunan tim suksesnya masing-masing. Mereka banyak melibatkan tokoh-tokoh penting, mulai dari militer, kiai, birokrat, akademisi hingga mantan pimpinan penegak hukum.
Terlepas dari formasinya, isu tentang penegakan hukum menjadi suatu tema yang cukup strategis. Apalagi, kontestasi politik pada 2024, telah diawali oleh polemik hukum terkait dugaan ‘nepotisme’ di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres, yang kemudian meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabumung Raka, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Putusan MK itu telah banyak dikritik dan dianggap menjadi ‘tanda’ mundurnya demokrasi di Indonesia. “Kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024,” tutur Direktur Imparsial Gufron Mabruri.
Indikator lain yang juga mengindikasikan demokrasi di Indonesia berada di persimpangan jalan adalah laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang masih mengkategorikan Indonesia masuk sebagai negara berstatus flawed democracy atau demokrasi cacat. Demokrasi cacat jika mengacu kepada definisi European Center for Populism Studies, bisa saja diartikan bahwa penerapan kebebasan terhadap sipil telah dilakukan, hanya saja masih terdapat masalah, misalnya, penindasan terhadap kritikus politik maupun budaya politik yang belum berkembang.
Selain itu, persoalan pemberantasan korupsi juga merupakan permasalahan serius. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih dari 9 tahun ini, corruption perception index atau CPI relatif stagnan. Pada tahun 2022 lalu, CPI Indonesia turun 4 poin menjadi 34 atau terburuk sejak 2015 lalu. Soal korupsi ini juga menjadi ironi, karena saat ini Ketua KPK justru menjadi tersangka kasus pemerasan.
Berbagai persoalan ini coba ditangkap oleh para kandidat, terutama yang sudah maupun mulai ‘berseberangan’ dengan presiden Jokowi, melalui kritik maupun memasukkan tokoh-tokoh antikorupsi di susunan tim suksesnya.
Baca Juga
Ganjar Pranowo yang dua atau tiga bulan lalu masih identik dengan Jokowi, mulai berani memberikan penilaian bahwa penegakan hukum di Indonesia turun. Dia memberi nilai 5 dari 10. Capres PDIP itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, banyak intervensi hingga rekayasa hukum.
“Ya dengan kasus ini jeblok. Nilainya 5,” ujarnya.
Mantan Pimpinan KPK
Lain Ganjar lain Anies Baswedan, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhamin Iskandar atau Cak Imin (Timnas Amin ) justru membuat langkah yang cukup progresif. Anies dan Cak Imin memasukkan nama-nama akademisi dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jajaran dewan pakarnya.
Mantan pimpinan KPK itu antara lain adalah Abraham Samad yang pernah menjadi Ketua KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto yang merupakan pimpinan KPK 2011-2015, serta pimpinan KPK Periode 2015-2019 Saut Situmorang.
Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said mengkonfirmasi bergabungnya ketiga nama tersebut, meskipun terlewat disebutkan namanya dalam pengumuman pada Selasa (21/11/2023). "Ya, kan tidak semua dibacakan. Ada beberapa puluh. Dewan pakar kalau enggak salah [ada] 74, enggak semua dibacakan," katanya kepada wartawan di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan pada Rabu (22/11/2023).
Sementara itu, Kapten Timnas AMIN M. Syaugi Alaydrus mengatakan bahwa ketiganya bergabung karena kehendak masing-masing. "Kita sudah sampaikan bahwa ini adalah bekerja dengan hati. Beliau-beliau itu memang melihat situasi yang ada, sehingga beliau-beliau memang ingin bergabung kepada tim ini," tuturnya. Purnawirawan TNI AU ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beragam pertemuan untuk membahas strategi-strategi ke depan, termasuk bersama Dewan Pakar.
Prabowo Soal Korupsi
Pihak Prabowo juga memasukkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Dalam visi misinya, dia berjanji untuk memperkuat KPK.
Di sisi lain, orang-orang terdekat Prabowo juga mengungkapkan bahwa bekas perwira tinggi TNI itu telah berhasil mengidentifikasi adanya mark-up anggaran besar-besaran di Kementerian Pertahanan.
Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 itu telah menemukan dugaan korupsi alutsista sejak awal menjabat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurutnya, Prabowo mendapati adanya mark up atau penggelembungan dana dalam kontrak-kontrak yang sebelumnya telah ada di Kemenhan.
"Saat itu ditemukan banyak dugaan-dugaan mark up yang sangat besar. Nah karena belum direalisasikan akhirnya Pak Prabowo menolak untuk menandatangani, sehingga kontrak-kontrak itu batal," katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (19/11/2023).
Dirinya mengatakan, nilai pengadaan alutsista yang digelembungkan mencapai 1000% dari harga aslinya. Temuan itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan anggaran Kemenhan rendah pada masa-masa awal Prabowo bertugas.
Ketika ditanya mengenai langkah hukum yang telah dilakukan terkait dugaan tersebut, dia menyebut bahwa Prabowo telah melakukan tindakan preventif dengan melibatkan BPK hingga KPK.
"Sehingga kalau diperhatikan, banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong. Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang sehingga praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan, kira-kira begitu," imbuh Dahnil.
