Bisnis.com, JAKARTA - Rencana bantuan Rice Cooker dari pemerintah terus berlanjut meski mendapatkan banyak kritik, termasuk dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Kenapa hal yang batal tahun lalu tetap dipaksakan pada tahun ini? Bukankah anggaran seperti ini lebih baik dialihkan untuk mengurangi atau subsidi harga beras?, ujar Susi pada bulan Oktober 2023 lalu.
Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa sudah mengantongi setengah dari target penerima alat penanak nasi atau rice cooker gratis.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan bahwa per 14 November 2023 pihaknya sudah mengantongi 333 ribu daftar calon penerima alat penanak nasi setrum tersebut.
“Dari target 500 ribu unit, sudah masuk daftar sekitar 333 ribu unit per 14 November ini lagi divalidasi di lapangan supaya begitu by name by address sudah bisa dikirimkan ke masyarakat,” kata Jisman saat ditemui di DPR RI, Rabu (15/11/2023).
Jisman menyampaikan bahwa pihaknya optimistis proses pendistribusian alat masak listrik ini dapat selesai pada bulan depan atau Desember 2023.
Baca Juga
Selain itu, dirinya juga berharap bahwa proses pengadaan rice cooker ini dapat dimulai pada sebelum pekan depan atau minggu ini.
"Minggu ini saya harus penetapan ya, nah itu kita harapkan minggu ini kita harus belanja ya dan setelah itu nanti akan ada pengadaan baru ada pengiriman," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menargetkan verifikasi penerima alat penanak nasi atau rice cooker gratis rampung akhir bulan ini. Pembagian 500.000 unit rice cooker itu diharapkan selesai pertengahan Desember 2023.
Dirinya mengatakan, verifikasi masih berlangsung untuk memetakan calon penerima program bantuan alat penanak nasi setrum tersebut.
Dadan menengaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima manfaat memang layak untuk mendapatkan program bantuan tersebut.
“Jangan-jangan saya masuk list nanti diverifikasi oh nggak layak, yang diusulkan belum ada jaringan PLN-nya buat apa, kita akan verifikasi, sekarang tahapan verifikasi sudah jalan,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (23/10/2023).
Di sisi lain, Dadan menambahkan, pengadaan alat masak itu juga sudah mulai selesai dilakukan lewat lelang pengadaan pemerintah di e-Katalog.
Adapun, lelang terbuka itu berbasis harga dan syarat administratif lainnya seperti standar nasional Indonesia (SNI), tingkat komponen dalam negeri (TKDN), label hemat energi, hingga kapasitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
