Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tampil ke publik. Mega mengaku cukup prihatin dengan kondisi saat ini. Dia ingin semua pihak memantau ketat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Pernyataan Mega sebenarnya menjawab desas-desus langkah politik PDIP usai ditinggal keluarga Joko Widodo (Jokowi) menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Ini juga merupakan kemunculan pertama Megawati pasca pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo.
Menariknya, pernyataan Mega ini berbeda dengan sebelumnya. Mega biasanya tampil secara langsung membacakan pidatonya. Kadang berapi-api, keras, dan satir. Namun kali ini, Mega tampil dalam format video tapping. Dia mengenakan baju berwarna putih, bukan merah atau hitam yang menjadi warna kebanggaan partainya.
Di sisi lain, pidatonya juga lebih soft dan hanya menekankan tentang sejumlah isu misalnya mengenai potensi kecurangan pemilihan umum (pemilu), konstitusi, dan penggunaan hukum untuk kekuasaan.
"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," ujarnya di YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Selain itu, Mega juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Ashiddiqie yang telah mencopot Anwar Usman. Putusan Jimly memang telah memberi oase dalam hukum di Indonesia.
Baca Juga
Jimly melakukan terobosan dan mengunci peran Anwar Usman pasca putusan No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres cacat secara etika. Anwar Usman terbukti melanggar etik saat memutus perkara tersebut.
Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan
"Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara indonesia dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," pungkas Megawati.
Penjelasan TPN Ganjar-Mahfud
Sementara itu, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto akan mengikuti arahan dari Megawati Soekarnoputri.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan secercah cahaya dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga dan menegakkan demokrasi berbangsa dan bernegara.
“Kami akan mengikuti arahan sesuai pidato Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni bagaimana menggunakan secercah cahaya dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi jalan untuk menjaga dan menegakkan demokrasi berbangsa dan bernegara,” kata Andi dilansir dari Antara.
Andi mengatakan, apa yang terjadi pada Pilpres dan Pemilu 2024 saat ini bisa dianalogikan seperti pertandingan sepakbola.
"Pada saat kita bersiap-siap menanti pertandingan sepakbola untuk melihat kesebelasan yang terbaik tampil tapi ternyata timbul keraguan karena ada kejanggalan dalam praktik di lapangan soal pemain yang boleh turun bermain," ungkapnya.
Menurut dia, ketika berkaca dari pidato Megawati tersirat keinginan agar keputusan MKMK menjadi titik awal dalam menghentikan upaya rekayasa hukum dan rekayasa konstitusi yang kasat mata mengandung nepotisme.
Andi menyampaikan, dalam putusan MKMK disebutkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo diduga melakukan pelanggaran etik berat dengan "meloloskan" Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
Ia mengatakan bahwa ketika peserta pemilu kehilangan konstitusi yang adil, maka dapat dipastikan pemilu dan pilpres tidak akan berjalan dengan baik. “Ketika peserta pemilu kehilangan tim wasit yang adil maka dapat dipastikan pertandingannya sudah pasti tidak fair. Dampaknya penonton atau rakyat akan kecewa karana pertandingan tidak fair,” ungkapnya.
