Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berupaya intensif untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza, tetapi tidak ada jaminan keberhasilan atau jangka waktu yang dapat diperkirakan.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden pada Jumat (3/11/2023), juga menyampaikan kepada wartawan, tidak mau disebutkan namanya, mengatakan ada keterlibatan tidak langsung oleh AS yang bertujuan menemukan cara mengeluarkan para sandera, namun hal itu sangat sulit dilakukan.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza Palestina, menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 lainnya dalam serangan 7 Oktober di Israel Selatan.
Banyak sandera yang masih ditahan di Gaza, tempat militer Israel melancarkan serangan udara dan serangan darat serta melakukan pengepungan.
Sementara, Pejabat kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 9.250 warga Palestina telah terbunuh.
Para pejabat tersebut mengatakan bahwa perlu ada jeda yang sangat signifikan dalam konflik itu untuk mengeluarkan para sandera.
Baca Juga
"Ini adalah sesuatu yang sedang didiskusikan dengan sangat serius dan aktif. Namun, belum ada kesepakatan untuk benar-benar menyelesaikan hal ini, tapi ini adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan dengan sangat keras," katanya, dilansir Reuters, Sabtu (4/11/2023).
Para pejabat AS berharap dan akan melakukan segala cara untuk bisa mengeluarkan para sandera, tapi sama sekali tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terjadi atau kapan hal itu akan terjadi.
“Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa semua sandera dari semua negara keluar dari Gaza. Jadi ada proses aktif yang terjadi di sini dengan berbagai upaya, termasuk keterlibatan tidak langsung untuk mencoba menemukan kerangka kerja untuk mendapatkan bantuan bagi para sandera bisa keluar dari Gaza," kata pejabat itu.
Pejabat itu juga mengatakan Pemerintah AS sedang bernegosiasi dengan Hamas mengenai izin warga negara asing yang terjebak di daerah terkepung itu untuk keluar dari Gaza dengan aman.
Menjelaskan mengapa butuh waktu "begitu lama" untuk mengeluarkan warga negara asing, pejabat itu mengatakan bahwa Hamas memberikan syarat bahwa untuk membebaskan orang asing harus dengan mengeluarkan warga Palestina yang terluka.
“Tetapi daftar yang diberikan, setelah diperiksa, (sekitar) sepertiga warga Palestina yang terluka dalam daftar tersebut adalah anggota Hamas. Itu tidak dapat diterima oleh Mesir, bagi kami [AS], dan bagi Israel,” kata pejabat itu.
Perdebatan itu berlangsung selama beberapa waktu hingga akhirnya warga sipil Palestina yang terluka bisa pergi bersama warga asing dan dipastikan mereka tersebut bukanlah pejuang Hamas.
