Bisnis.com, JAKARTA - Riuh terdengar wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan karena isu politik dinasti.
Majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dianggap sebagai sebuah pembangkangan politik.
Bagaimana tidak, Gibran yang merupakan kader PDIP justru memilih untuk mendampingi lawan politik di Pemilu 2024 yakni Prabowol.
Sementara itu, PDIP dan koalisinya mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon capres dan cawapres.
Yang membuat PDIP dan banyak pihak geram adalah Jokowi justru merestui manuver politik Gibran.
Restu itu disampaikan Jokowi tidak lama setelah putra bungsunya, Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai berlogo tangan yang memegang mawar itu tercatat mendukung Prabowo-Gibran di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Juga
Ya, banyak pihak menilai ada campur tangan Jokowi di karier politik para putranya.
Politik Dinasti Jokowi
Gibran maju menjadi cawapres Prabowo usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia minimum capres dan cawapres.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal 169 huruf q tentang batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) inkonstitusional bersyarat.
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yakni Almas Tsaqibbirru yang terdaftar dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023.
Secara sederhana, putusan MK tersebut memuluskan Gibran maju sebagai cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Dia memenuhi syarat kedua yakni memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Putusan kontroversial itu disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah ipar Jokowi.
Sementara itu, Kaesang menjadi Ketum parpol yang merupakan loyalis Jokowi yaitu PSI. Bobby Nasution, sang menantu Presiden juga memenangi pemilu sebelumnya dan menjadi Wali Kota Medan.
Efek Jokowi di Suara Parpol
Meskipun angin negatif terus berembus, faktanya Jokowi masih memberikan efek positif bagi elektabilitas partai politik yang terafiliasi dengannya.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan simulasi pilihan partai pada periode 2 hingga 10 Oktober 2023 dipimpin PDI Perjuangan (PDIP) sebesar 22,3%, diikuti Gerindra di posisi kedua sebanyak 16,9%.
Menariknya, faktor terbanyak yang memilih PDIP disebabkan oleh suka dengan Presiden Joko Widodo sebanyak 21,9%, sedangkan yang menyukai Ketum PDIP Megawati hanya 4%.
Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan secara keseluruhan alasan memilih partai disumbang oleh kebiasaan dalam memilih partai politik. Misalnya, PDIP, Golkar dan PKB menjadi yang terbesar karena faktor ini.
"Alasan kedua terbesar kedua memilih PDIP karena suka sama Presiden Jokowi, artinya bisa kami simpulkan Jokowi punya kontribusi elektoral yang sangat memadai, sangat besar untuk PDIP," ujarnya di YouTube Indikator Politik Indonesia, Jumat (20/10/2023).
Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa baik dari Jokowi maupun PDIP, keduanya akan berdampak apabila sesuai dengan bola liar dari masyarakat soal hubungan Jokowi dan PDIP tidak baik-baik saja.
"Nah, apa implikasinya untuk PDIP dan apa implikasinya untuk Jokowi kalau tidak mendapat sokongan dari PDIP? karena PDIP bagaimanapun partai terbesar di Indonesia dan implikasi terhadap hub sedang tidak baik baik saja itu tentu berimplikasi ke keduanya," imbuhnya.
Sementara itu, alasan responden memilih partai Gerindra didominasi oleh faktor suka dengan Prabowo Subianto yang mencapai 53,8%. Mengacu data yang sama, faktor alasan memilih partai NasDem tersebar dengan sejumlah alasan yang digelar oleh Indikator Survei Indonesia.
"Nah untuk gerindra, 53% karena suka prabowo, kemudian NasDem relatif menyebar, untuk PKS alasan karena partai islam, PPP juga demikian," pungkasnya.
Kemudian, dalam beberapa survei elektabilitas lainnya, capres Prabowo masih mengungguli para pesaingnya.
Prabowo merupakan capres usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang notabene kumpulan parpol di lingkaran pemerintahan Jokowi.
Hal ini mengindikasikan masyarakat atau responden tidak begitu mengaitkan isu negatif yang menimpa Jokowi dengan parpol atau capres yang 'mendukung politik dinasti' Jokowi.
