Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengganti menteri pertahanan dan menteri luar negerinya pada Rabu (13/9/2023) sekaligus menambah jumlah perempuan di kabinet dalam perombakan besar-besaran.
Dilansir dari Channel News Asia, pergantian dua menteri utama tersebut terjadi ketika Korea Utara menembakkan dua rudal balistik dan ketegangan dengan China meningkat dilatarbelakangi oleh politik internal partai.
Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi digantikan oleh mantan Menteri Kehakiman Yoko Kamikawa, 70, satu dari lima perempuan di kabinet baru, kata juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno kepada wartawan.
Kamikawa adalah menteri kehakiman ketika Jepang lima tahun lalu mengeksekusi pemimpin dan anggota Aum Shinrikyo yang dijatuhi hukuman mati karena peran mereka dalam serangan sarin yang fatal pada tahun 1995 di kereta bawah tanah Tokyo.
Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada digantikan oleh Minoru Kihara, 54, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan parlemen.
Shunichi Suzuki mempertahankan posisinya sebagai menteri keuangan di negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu.
Baca Juga
Menteri Pertanian Tetsuro Nomura yang baru-baru ini dituduh menyebut air olahan yang dikeluarkan dari pabrik Fukushima yang terkena dampak sebagai air terkontaminasi, digantikan oleh Ichiro Miyashita, 65.
Kishida, 66, mulai menjabat pada Oktober 2021 tetapi peringkat jajak pendapatnya turun karena kenaikan harga yang berdampak pada konsumen.
Kishida mengatakan pada hari Minggu (10/9/2023) bahwa dia berencana untuk menerapkan paket ekonomi yang berani untuk mengatasi dampak kenaikan harga terhadap pemilih.
Kedudukannya juga tersendat di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan dia harus mencalonkan diri kembali dalam pemilihan internal tahun depan.
Dukungan publik terhadap pemerintahan Kishida mencapai 36 persen dibandingkan 43 persen yang tidak setuju, menurut jajak pendapat terbaru yang dirilis pada hari Senin (11/9/2023) oleh lembaga penyiaran nasional NHK.
Dukungan publik terhadap kabinetnya telah terpukul dalam beberapa bulan terakhir karena masalah-masalah termasuk sistem identifikasi baru "Kartu Nomor Saya" yang bermasalah.
Mayoritas pemilih tidak puas dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, menurut jajak pendapat Yomiuri yang diterbitkan bulan lalu.
Kabinet Kishida juga dilanda skandal termasuk perilaku tidak pantas yang dilakukan putranya yang dicopot dari jabatan sekretarisnya awal tahun ini.
Sebuah majalah melaporkan bahwa Shotaro Kishida telah mengundang kerabatnya ke kediaman resmi untuk sebuah pesta tahun lalu dengan foto-foto beberapa orang berpura-pura mengadakan konferensi pers dan salah satunya berbaring di tangga berkarpet merah.
Adapun, lima perempuan, naik dari dua orang pada kabinet sebelumnya, merupakan rekor tertinggi dalam politik Jepang.
Pada bulan Juni, pemerintahan Kishida menetapkan target jumlah eksekutif perempuan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bagian Perdana bergengsi di Bursa Efek Tokyo.
Pada tahun 2025, perusahaan harus menunjuk setidaknya satu direktur perempuan dan pada tahun 2030, mereka harus meningkatkan rasio direktur perempuan setidaknya menjadi 30 persen, katanya. (Nizar Fachri Rabbani)
