Bisnis.com, JAKARTA -- Dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan siap maju sebagai calon Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Dua menteri itu yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut terlebih dahulu mengungkapkan kesediaannya. Hanya saja dia bersedia menjadi Ketua Umum (ketum) Partai Golkar namun jika tak menimbulkan pertengkaran dengan ketum saat ini, Airlangga Hartarto.
Luhut menyatakan, jika DPP Partai Golkar memang mau melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan ingin menggantikan Airlangga dengan dirinya sebagai ketum partai maka dirinya tak akan menolak.
"Tidak dengan cara berantem. Ya kalau itu memang maunya mereka [Luhut jadi ketum Golkar], saya ikut," ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube KompasTV, Jumat (21/7/2023).
Dia mengatakan tak ingin membuat musuh. Meski demikian, Luhut memahami apabila adanya desakan ingin mengganti posisi ketum Golkar.
"Tentu teman-teman Golkar itu menghitung juga semua, menghitung untung-ruginya masing-masing itu. Itu sebabnya mungkin kenapa mereka desak-desak saya, karena saya mungkin tidak calon presiden, calon wakil presiden, tidak juga menteri," jelas Luhut.
Baca Juga
Bahlil Siap Maju
Sementara itu, Bahlil tampaknya juga akan mengikuti jejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bursa pengganti Airlangga Hartarto yang kini tengah digoyang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub.
"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin punya perasannya. Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).
Bahlil merasa bahwa Golkar butuh uluran tangan karena surveinya terus mengalami penurunan. Fakta politik saat ini, kata Bahlil, elektabilitas Golkar turun tinggal 6 persen atau 50 persen dari capaian Pemilu 2014 dan 2019 yang masih bertahan di kisaran 12 persen pada waktu itu.
"Yang saya dengar dari teman-teman pengurus aktif, konsolidasi yang menjadi kelaziman di Golkar yang sering dilakukan turun ke daerah untuk konsolidasi, itu sekarang jauh dari harapan itu menurut mereka," imbuhnya.
Kendati demikian, Bahlil merasa bahwa pernyataan para pengurus tersebut merupakan fakta politik yang tidak bisa dibantah. "Jadi saya merasa Partai Golkar ini, saya konsisten di Golkar.
Isu Munaslub
Sebagai informasi, belakangan beberapa eksponen Partai Golkar mendorong penyelenggaraan munaslub dengan salah satu opsi untuk menggantikan Airlangga sebagai ketum partai.
Salah satu dorongan itu datang dari anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, yang merasa kepemimpinan Airlangga selama jadi ketua umum partai sangat buruk. Oleh sebab itu, tak menutup kemungkinan diadakannya munaslub sama seperti akhir 2017 ketika Setya Novanto tersandung kasus korupsi.
“Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Lagipula, Airlangga itu hasil Munaslub, kok [Airlangga bisa] bilang enggak ada Munalub itu bagaimana,” katanya di agenda Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Ridwan pun menyebut bahwa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki potensi untuk menjadi sosok calon Ketum Golkar yang pantas menggantikan Airlangga nantinya.
