Bisnis.com, JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengomentari soal kebijakan penghiliran nikel di dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sampai menghadapi gugatan atas kebijakan larangan ekspor dan penghiliran di dalam negeri oleh World Trade Organization (WTO).
Saat memberikan pidato politik kepada relawan hari ini, Ganjar memberi pesan bahwa apa yang dihadapi Indonesia bisa disebut sebagai colonialism by regulation.
"PR besar ekonomi, politik luar negeri, ketahanan, pertahan , kami diskusi dengan matang [dengan Pak Joko Widodo]. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi untuk tidak mengekspor nikel sungguh luar biasa. Colonialism by regulation adalah mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya agar kita mengikutinya. Menurut saya go to hell," ujarnya kepada relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Pada pidato politiknya itu juga, Ganjar menekankan bahwa Indonesia memiliki agenda besar untuk menjadi negara maju. Menurutnya, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi sudah mendorong upaya tersebut.
Tidak hanya itu, lanjut Ganjar, upaya Jokowi itu diapresiasi oleh masyarakat dengan bukti approval rating yang dinilai tinggi di jelang akhir masa jabatan.
Baca Juga
"Bagus sekali dengan performance yang oke, bahkan biasanya akhir-akhir masa jabatan popularitas menurun, kepercayaan semakin turun karena di antaranya mulai meninggalkan. Pak Jokowi tidak, [sekarang] masih pada puncak," terang Gubernur Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Indonesia cukup optimistis dapat memenangkan banding melawan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah 'senjata' atau argumen untuk melawan Uni Eropa.
"Pertama, tentu kita sebagai negara punya hak untuk meng-exercise apa yang kita mau, ini kesetaraan," kata Jerry saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).
Kedua, Indonesia memiliki hak untuk memastikan produk seperti apa yang akan dikirim, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah.
Dalam hal ini, pemerintah mengutamakan produk yang telah diolah agar ada nilai tambah untuk Indonesia seperti menambah lapangan kerja hingga menghidupan ekonomi dalam negeri.
"Itu argumentasi yang kita pakai dan itu berkaitan dengan kedaulatan kita. Sebagai sebuah negara, kita punya hak dalam forum dunia internasional," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi mengajukan permohonan banding pada 2022 lalu, atas putusan panel WTO yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel domestik melanggar ketentuan perdagangan internasional.
Banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa itu telah disampaikan ke WTO pada Senin (12/12/2022) yang dapat dilihat pada pengumuman sengketa dagang WTO.
"Indonesia dengan ini memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa [Dispute Settlement Body/DSB] atas keputusannya untuk mengajukan banding atas masalah hukum dan penafsiran hukum tertentu dalam laporan panel," tulis WTO dalam pengumuman resminya.
Adapun, Jerry optimistis Indonesia dapat memenangkan gugatan tersebut. "Saya pikir ada, kita tunggu aja, optimis yakin, dan percaya," pungkasnya.
Jerry menuturkan, banding yang diajukan Indonesia ke WTO saat ini masih diproses.
"Nah mudah-mudahan seperti dengan arahan pak Presiden, fight and all cost apapun itu, karena kita punya hak untuk menentukan apa yang kita kirim, apa yang kita larang. Dalam hal ini kami sepakat bahwa nikel itu prioritas hirilisasinya di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah di ekspor, jadi tidak mengekspor barang-barang mentah. Itu yang kita perjuangkan," pungkasnya.
