Bisnis.com, BIAK - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau agar masyarakat selalu waspada dengan informasi yang beredar secara viral, terutama di media sosial.
Di era teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, setiap orang bisa memproduksi atau memanipulasi informasi baik itu teks, foto maupun video untuk kepentingan tertentu.
Terlebih lagi, sebentar lagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan digelar dan biasanya di tahun-tahun politik ini, banyak beredar informasi bohong atau hoaks dengan tujuan menjatuhkan kontestan lain atau saingan politiknya.
Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan, Direktorat Polhukam Kementerian Kominfo, Dwi Dianingsih mengatakan Pemilu Serentak 2024 akan berjalan aman dan kondusif jika kita bisa sama-sama meminimalisir beredarnya informasi hoaks.
“Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting agar gelaran pemilu serentak bisa berjalan lancar dan aman. Hoaks yang beredar di medsos harus kita tangani bersama sehingga tidak berdampak buruk,” kata Dwi Dianingsih saat menghadiri pertunjukkan Seni "Papua Hebat, Pemilu Sehat, Tanpa Hoaks", di Gedung Amphi Teater Biak Rabu, (12/7/2023).
Acara ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pemilu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan pro pada kemakmuran rakyat.
Selain mengundang pelajar dan mahasiswa, sosialisasi pemilu yang dibalut dengan pertunjukan seni ini menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah, KPUD, Bawaslu dan akademisi.
Lebih lanjut, hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo tahun 2021 lalu ditemukan ada 11,9% responden yang mengaku telah menyebarkan berita bohong dan merasa tidak ada komplain dari kabar bohong yang disebarkannya itu.
“Memang masih ada masyarakat kita yang kurang selektif saat menerima berita atau kabar tertentu. Mereka tidak cek lagi. Alhasil, ketika menerima kabar yang belum tentu benar alias hoaks, langsung dipercaya bahkan disebar lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya pelatihan atau sosialisasi mengenai dampak buruk hoaks saat penyelenggaraan pemilu.
“Suksesnya pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif secara serentak ini tentunya akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan kita semua, terutama generasi muda yang bisa ikut mengambil bagian dalam memerangi hoaks,” tuturnya.
Anggota KPU Biak Numfor, Yemima Marcela Msiren mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Sebagai penyelenggara pemilu, kami berharap semua pemangku kebijakan saling bersinergi untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan jangan mudah terpengaruh kabar viral serta mengakses informasi dari akun yang terverifikasi atau media yang kredibel,” jelasnya.
Senada, anggota Bawaslu Biak Numfor, Kasim Abdul Hamid mengatakan lembaganya akan menjadi garda terdepan dalam pengawasan sekaligus menangkal informasi-informasi hoaks serta kampanye hitam terkait Pemilu Serentak 2024.
