Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi Terhadap Ukraina (ICPA) dibuka di Den Haag Belanda untuk menyelidiki perang Rusia di Ukraina pada Senin (3/7/2023).
Melansir CNA, pembukaan kantor investigasi internasional itu dipandang sebagai langkah pertama yang "benar-benar bersejarah" menuju kemungkinan persidangan kepemimpinan Rusia untuk menyelidiki kejahatan agresi terhadap Ukraina.
ICPA, yang terdiri dari jaksa dari Uni Eropa (UE), Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), akan mengumpulkan bukti yang melawan Kremlin dan panglima militer Rusia atas invasi yang diluncurkan pada Februari 2022.
Tujuannya adalah untuk menutup celah hukum yang ditinggalkan oleh fakta bahwa ICC saat ini tidak memiliki mandat untuk menuntut agresi - apa yang disebut Ukraina sebagai "kejahatan internasional tertinggi" karena meluncurkan perang melawan negara lain.
"Kami berkumpul di sini pada kesempatan momen yang benar-benar bersejarah - saya akan mengatakan momen yang menentukan zaman," kata Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin pada konferensi pers di Den Haag.
Dia mengatakan pengadilan khusus sekarang "tak terhindarkan", menggambarkan kantor ICPA itu sebagai sinyal yang jelas bahwa dunia bersatu dan tak tergoyahkan untuk meminta pertanggungjawaban rezim Rusia atas semua kejahatannya.
Baca Juga
"Jika kejahatan agresi tidak dilakukan, tidak akan ada lagi 93.000 insiden kejahatan perang," katanya.
Hari Penting
Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi Terhadap Ukraina (ICPA) yang baru berbasis di markas besar kantor kehakiman Uni Eropa Eurojust di kota Belanda.
ICPA akan mengumpulkan bukti, termasuk foto dan penyadapan komunikasi, baik untuk penyelidikan nasional yang sedang berlangsung oleh lima negara Eropa termasuk Ukraina dan juga untuk pengadilan pada masa depan.
Kyiv telah mendorong pengadilan agresi khusus sejak penemuan ratusan mayat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Bucha dekat Ibu Kota Ukraina pada April 2022.
ICC yang berbasis di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kejahatan perang untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina.
Tetapi aturan pengadilan tidak mengizinkannya untuk menuntut Rusia atas kejahatan agresi "kepemimpinan", yang didefinisikan oleh Statuta Roma pendiri ICC sebagai serangan satu negara terhadap negara lain yang melanggar piagam PBB.
Jaksa ICC Karim Khan memuji pembukaan ICPA.
“Ini adalah pertama kali yang saya ingat bahwa bukti kejahatan perang sudah dikumpulkan di tengah konflik,” katanya.
