_1683794278.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram karena komposisi belanja anggaran (APBN/APBD) untuk rapat dan perjalanan dinas di kementerian/lembaga sangat besar.
Kepala Negara menilai selain peningkatan akuntabilitas pemerintah harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja, khususnya dalam peningkatkan kualitas pengeluaran (quality of spending).
Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan di agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, Istana Negara, Senin (26/6/2023).
“Kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan. Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Orang nomor satu itu pun mengaku geram saat menemukan alokasi anggaran seringkali dituangkan untuk kebutuhan birokrasi yang konsumtif, yaitu untuk perjalanan dinas dan rapat.
“Saya berikan contoh, penyuluhan pertanian, ini APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, sebesar Rp1 miliar untuk perjalanan dinas,” imbuhnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia mencontohkan kasus lainnya seperti pengembangan UMKM dengan penggunaan APBD di tingkat Kabupaten yang memiliki total anggaran Rp2,5 miliar, tetapi dia menyayangkan sebesar Rp1,9 miliar anggaran digunakan untuk honor dan untuk perjalanan dinas.
“Bayangkan berapa, tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun juga menyinggung pengembangan adanya anggaran untuk pengembangan Balai Penyuluh Pertanian yang berujuan merehabilitasi dan membangun dengan total Rp1 miliar, tetapi sebesar Rp734 juta dipakai untuk keperluan honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Banyak, bahkan ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik. Sehingga sekali lagi output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus, fokus pada program unggulan, nggak usah juga banyak-banyak program,” tuturnya.
Dia meminta agar Kementerian/Lembaga ke depan lebih ber fokus kepada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya. Bahkan, dia mengimbau dalam penganggaran pun belanja harus difokuskan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.
“Sudah bolak-balik saya sampaikan, belilah produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian bapak ibu menteri kepala lembaga, kepala daerah serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan,” pungkas Jokowi.
