Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Australia akan memblokir pembangunan kedutaan besar Rusia yang berlokasi terlalu dekat dengan Gedung Parlemen negara itu.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hal ini dilakukan atas ancaman terhadap keamanan nasional Australia.
Albanese mengaku bahwa dirinya juga menerima saran untuk menghentikan pembangunan kedutaan besar dari badan intelijen nasional.
Saran itu lah yang juga melatarbelakangi terciptanya undang-undang (UU) baru yang mengatur soal rencana untuk memblokir pembangunan kedutaan besar negara konflik itu. Namun demikian, UU baru yang telah memperoleh dukungan dari bipartisan itu tidak akan menghentikan Rusia untuk memiliki jejak diplomatik di Australia.
Adapun, PM Australia ini mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu ‘pukulan balik’ dari para diplomat Rusia yang sebelumnya mengancam akan melawan kasus pemblokiran pembangunan kedutaan besar negaranya ke pengadilan setempat.
“Kami akan menunggu respon dari apa yang terjadi. Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional mengingat penolakan mereka secara konsisten dan invasi ke Ukraina,” ujarnya dikutip dari Channel News Asia, Kamis (15/6/2023).
Baca Juga
Seperti diketahui, Rusia saat ini memegang hak sewa untuk sebidang tanah di dekat Gedung Parlemen di Ibu Kota Australia, Canberra.
Pemerintah Rusia memperoleh hak sewa itu pada 2008 silam melalui kesepakatan dengan National Capital Authority, sebuah agen dari pemerintah federal.
Di atas tanah itu, rencananya akan dibangun gedung kedutaan besar milik pemerintah Rusia.
Rencana pembangunan itu pun sempat memperoleh kritik dari pemerintah Australia. Mereka menilai, gedung kedutaan besar itu memiliki jarak yang terlalu dekat dengan Gedung Parlemen di Canberra.
Terlebih hubungan kedua negara memburuk sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejak saat itu, Australia berusaha keras untuk membatalkan perjanjian pembangunan tersebut.
