Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate resmi menjadi tersangka dalam kasus korupsi menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) Kemkominfo saat Rabu Pon dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah meninjau jalan di Medan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi mengatakan bahwa penetatapan Johnny dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam.
"Berdasarkan pemeriksaan tersebut kami meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/5/2023).
Berdasarkan pantauan Bisnis, Johnny langsung digiring mobil tahanan milik Kejagung sedari pukul 11.00 WIB.
Seperti diketahui, Johnny G Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pemeriksaannya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi Base Transceiver Station atau BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2020-2022.
Johnny tampak datang ke gedung bundar Jaksa Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada pukul 09.10 WIB. Kedatangan dirinya terlihat tergesa-gesa dan langsung masuk kedalam gedung Jampidsus.
Baca Juga
Resminya status Johnny sebagai tersangka terjadi pada hari ini, Rabu (17/5/2023) yang juga bertepatan dengan Rabu Pon, menjelang Pemilu 2024 isu perombakan (reshuffle) kabinet terus bergulir dan kian menghangat pada hari sakral tersebut.
Bahkan, belum lama ini Presiden Joko Widodo pun menyebut tak menutup kemungkinan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, sehingga jajaran menteri hanya akan diisi oleh profesional dan parpol koalisi pendukung pemerintah.
“Ya, bisa saja [ada reshuffle],” saat ditemui di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Senin (15/5/2023).
Adapun, saat ini Presiden Ke-7 RI itu diketahui tengah meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Utara pada Rabu (17/5/2023).
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden asal Surakarta ini menyebut, sedikitnya 260 kilometer jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara berada dalam kondisi rusak.
"Ya ini kita di Provinsi Sumatra Utara, di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatra Utara ini jalan nasional ada 2.600 (kilometer), yang rusak kira-kira 260-an (kilometer), ini jalan nasional," ujarnya dalam keterangannya kepada awak media di Desa Sialang Taji.
Sementara itu untuk jalan provinsi, dari total panjang jalan 3.005 kilometer, 340 kilometer di antaranya memerlukan perbaikan. Adapun untuk jalan kabupaten, dari 33.000 kilometer jalan, 13.000 kilometer di antaranya juga dalam kondisi rusak.
"Jalan kabupaten, nah ini banyak yang rusak, dari 33.000 kilometer di Sumatra Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer, salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara," tuturnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tersebut mulai Juli 2023. Perbaikan juga akan dibagi dengan pemerintah daerah sesuai dengan penanggung jawab masing-masing ruas jalan.
"Semua yang di Sumatra Utara tetap semua kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi, kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," tandas Jokowi.
