Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKB Bela Jokowi: Kalau Cawe-cawe Langgar Aturan, Bawa Saja ke Pengadilan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membela tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam penentuan arah koalisi Pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) usai melaksanakan Shalat Idul Fitri 1444 H di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023). Shalat Idul Fitri pertama yang diselenggarakan di Masjid Raya Sheikh Zayed tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym.
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) usai melaksanakan Shalat Idul Fitri 1444 H di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023). Shalat Idul Fitri pertama yang diselenggarakan di Masjid Raya Sheikh Zayed tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituding cawe-cawe alias terlibat aktif dalam penentuan arah koalisi atau pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Jokowi mendapat banyak sorotan usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka dan membicarakan Pilpres 2024. Beberapa pihak merasa Jokowi telah melanggar etika sebagai presiden.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pun mengatakan tak ada yang salah dengan tindakan Jokowi. Bahkan, dia menantang jika memang Jokowi terbukti melakukan pelanggaran maka dilaporkan saja ke pengadilan.

"Kalau Pak Jokowi itu ada salah atau melanggar hukum hadapkan saja ke pengadilan, beres itu. Jadi jangan buat statement yang kemudian memanas-manasi atau memancing emosi. Ya bahasa anak mudanya baperan," ujar Jazilul saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).

Dia berpendapat, setiap orang termasuk seorang presiden sekalipun berhak ikut terlibat dalam proses pemilihan presiden. Garis batasnya, menurutnya Jazilul, hanya jika orang itu melanggar hukum.

"Setiap orang, setiap tokoh berhak untuk terlibat di politik sepanjang tidak melanggar hukum, termasuk Pak Jokowi. Sah-sah saja," ungkap Wakil Ketua MPR itu.

Jazilul mencontohkan, jika Jokowi sudah melanggar aturan pemilu maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertindak. Menurutnya, bukti bahwa Bawaslu belum ada mempermasalahkan tindakan Jokowi merupakan indikasi tak ada yang salah.

"Sekarang muncul istilah cawe-cawe, enggak tahu ini siapa ini. Cawe-cawe itu artinya ikut-ikutan. Emang ada larangan cawe-cawe? Kan enggak ada, kalau ada pasti Bawaslu sudah menegur," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman merasa Jokowi sedang mengumandangkan perang ke rakyat jika terus-menerus cawe-cawe jelang Pilpres 2024.

"Jika benar presiden tidak netral dalam pllpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," tulis Benny di akun Twitternya, Senin (8/5/2023).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper