Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson, seorang Republikan yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mantan Presiden Donald Trump harus mundur dari pencalonan presiden AS 2024.
Dia mengatakan tidak akan mengejar kasus suap Donald Trump, tetapi mengatakan bahwa saingannya pada 2024 itu harus memikul tanggung jawab atas insiden 6 Januari di Capitol dan harus keluar dari pencalonan presiden AS 2024.
Hutchinson menyebut penyelidikan kriminal Manhattan atas kasus suap Trump yang dibayarkan kepada bintang film dewasa menjelang pemilu 2016 sebagai tuntutan yang salah arah terhadap mantan presiden itu.
Akan tetapi, menurutnya, penyelidikan federal terhadap serangan 6 Januari 2021 di Capitol dan penyelidikan di Georgia atas upaya Trump dalam membatalkan hasil pemilu 2020 layak untuk dilakukan pemeriksaan kriminal.
"Pada 6 Januari merusak demokrasi kita, transisi kekuasaan kita. Itu tidak dapat diterima, dan mantan presiden Trump memikul tanggung jawab yang signifikan, apa yang terjadi dan tindakannya di sana harus mendiskualifikasi dia dari jabatan presiden," kata Hutchinson (72), seperti dilansir dari Reuters, pada Selasa (4/4/2023).
Hutchinson menjadi Gubernur Arkansas dari 2015 hingga awal tahun ini dan mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden AS 2024 pada Minggu (2/4/2023).
Baca Juga
"Kami membutuhkan seorang pemimpin di negara kami yang dapat mengeluarkan yang terbaik dari Amerika dan tidak menarik naluri terburuk kami," lanjutnya.
Hutchinson sebagai mantan jaksa federal AS mengatakan bahwa dia tidak akan mengejar kasus suap Trump tersebut.
Dia memperkirakan bahwa kurang dari sepertiga pemilih Republik adalah pendukung keras Trump yang menyukai semangatnya dalam menciptakan kekacauan dan tidak akan mempertimbangkan kandidat lain dalam pemilihan AS.
Dia juga mengatakan memiliki beberapa perbedaan kebijakan yang sangat mendasar dengan Donald Trump.
Perbedaan kebijakan itu seperti mengkritik pengeluaran besar Trump setelah pandemi Covid-19 dan sikap "isolasionis" dalam masalah kebijakan luar negeri seperti Taiwan dan Ukraina.
