Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Senator AS Minta Joe Biden Bantu ICC Selidiki Kejahatan Perang Putin

Presiden AS Joe Biden belum setuju untuk memberikan bantuan informasi kepada ICC karena khawatir suatu hari nanti pengadilan dapat memeriksa pejabat AS.
Erta Darwati
Erta Darwati - Bisnis.com 25 Maret 2023  |  10:29 WIB
Senator AS Minta Joe Biden Bantu ICC Selidiki Kejahatan Perang Putin
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Federal di Moskow, Rusia 21 Februari 2023. Sputnik/Pavel Bednyakov - Kremlin via REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah senator Amerika Serikat (AS) telah meminta Presiden Joe Biden untuk berbagi informasi dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait tuduhan kejahatan perang Presiden Rusia Vladimir Putin

Dilansir dari Aljazeera pada Sabtu (25/3/2023), sebanyak 6 Senator dari Partai Demokrat dan Republik mengirim surat kepada Biden mendesaknya untuk mendukung ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin pada pekan lalu. 

Meski begitu, Joe Biden belum setuju untuk memberikan bantuan informasi kepada ICC, karena khawatir pengadilan itu suatu saat nanti dapat memeriksa pejabat AS.

“Meskipun ada kebutuhan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kekejaman, sebagaimana dibuktikan oleh surat perintah penangkapan ICC untuk Putin, laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa pemerintahan Anda belum menggunakan otoritas baru ini untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk upaya ICC,” tertulis dalam surat Senator AS. 

Adapun Joe Biden sebelumnya telah menyatakan bahwa Rusia melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. 

Pada surat tersebut, tertulis permintaan pemerintahan AS untuk berkontribusi dalam upaya meminta pertanggungjawaban Putin.

Akan tetapi, AS sendiri bukanlah pihak ICC dan secara konsisten menyangkal bahwa badan itu memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS.

Permintaan ICC tersebut telah menempatkan AS dalam posisi yang canggung, karena meminta pertanggungjawaban pejabat Rusia sambil melindungi tindakannya sendiri dan tindakan sekutunya dari pengawasan serupa.

Outlet berita melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS tidak akan membagikan informasi tentang kekejaman Rusia dengan ICC, pada awal bulan ini. 

Hal itu karena AS khawatir dapat menciptakan preseden yang pada akhirnya dapat diterapkan pada pejabat AS yang dituduh melakukan kejahatan perang.

Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang (UU) pada bulan Desember yang melonggarkan pembatasan kerja sama AS dengan ICC.

Akan tetapi, New York Times melaporkan bahwa perdebatan terus berlanjut dalam pemerintahan Joe Biden mengenai masalah tersebut.

Diketahui, surat ditandatangani oleh Demokrat Dick Durbin, Bob Menendez, Richard Blumenthal, dan Sheldon Whitehouse, serta Republik Lindsey Graham, dan Thom Tillis yang tertulis bahwa pemerintah AS memiliki dukungan bipartisan dalam memenuhi janjinya untuk meminta pertanggungjawaban Putin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Joe Biden vladimir putin Perang Rusia Ukraina Rusia
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top