Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini, angkat bicara mengenai sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Faldo menyayangkan aksi BEM UI, apalagi almamater organisasi yang pernah dipimpinnya tersebut turut serta mengunggah meme bergambar Ketua DPR, Puan Maharani, dengan bertubuh tikus.
Faldo menilai aksi organisasi mahasiswa (ormawa) terkadang naif dan sekadar mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Bahkan, dia menyebut narasi yang disuarakan BEM UI mirip dengan LSM.
"Mereka juga kadang naif, banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti," kata Faldo kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (23/3/2023).
Meski demikian, Faldo mengaku tetap mempersilakan apabila BEM UI atau setiap ormawa perguruan tinggi jika memiliki sikap seperti itu, sebab dirinya meyakini bahwa anggota BEM merupakan mahasiswa dengan intelektualitas serta memiliki pola berpikir yang berbeda.
Namun, dia kembali mengingatkan bahwa proses pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan prosedur. Sehingga, dia berharap BEM juga dapat melihat sisi tersebut.
Baca Juga
Apalagi, Faldo pun mengklaim bahwa pemerintah sudah melaksanakan partisipasi bermakna dalam penyusunan Perppu Cipta Kerja melalui Satuan Tugas Cipta Kerja.
"Kalau Anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau emang peduli, ya datang dari kemaren-kemarin. Namun, kalau cuma teriak begini, ya silakan saja," ujarnya.
Untuk diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Universitas Indonesia menyatakan sikap menolak pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja.
Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Bahkan, mereka turut mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.
"Pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi pertanda bahwa negara memiliki ragam cara untuk mengelabui konstitusi," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Menurutnya, Perpu Cipta Kerja pada dasarnya hanyalah salinan dengan minimnya perubahan dari UU Cipta Kerja yang bermasalah, baik secara formil maupun materiil.
Sehingga, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan segera diundangkan, yang berarti akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Selain itu, dia menekankan bahwa Aliansi BEM UI melihat proses keluarnya Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan dipersyaratkan lebih lanjut oleh PMK Nomor 138/PUU-VII/2009, di mana tidak memenuhi ihwal kegentingan memaksa.
