Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus menyuarakan isu stunting yang menjadi sangat penting untuk generasi mendatang. Pertanyaannya, apakah program ini kian menggema hingga pelosok daerah atau makin meredup?
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka stunting yang berada di 21,6 persen.
"Meskipun masih tinggi, kita juga tentu harus bersyukur karena tahun lalu angka stunting 24,4 persen sehingga sudah ada turun 2,8 persen didukung kementerian/lembaga mempercepat penurunan stunting," ujarnya dalam kick off Semesta Mencegah Sunting #CukupDuaTelur, Selasa (21/3/2023).
Meski begitu, Hasto optimistis bahwa BKKBN dapat menargetkan angka stunting dapat turun mendekati 17 persen pada akhir 2023, sebab dirinya menilai apabila generasi selanjutnya mengalami stunting, maka Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengatakan bahwa saat ini pihaknya memiliki kekuatan Paskibraka dan Purnapaskibraka yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sehingga dapat berperan sebagai role model di tengah lingkungan masyarakat.
Yudian mengakui bahwa lembaganya juga mengajak kampus-kampus dan mahasiswa untuk turut serta ambil bagian sebagai agen perubahan dengan terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait stunting dan pencegahannya. Salah satunya dengan upaya-upaya inisiasi mengonsumsi protein hewani yang baik bagi perkembangan otak manusia, seperti telur dan ikan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti menegaskan bahwa masalah stunting turut menjadi konsen bagi 50 anggota komisinya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang akan dilakukan di daerah-daerah pemilihan.
“Sebagai seorang ibu dan nenek, saya juga memiliki tanggung jawab untuk memberi kualitas hidup yang baik kepada anak dan cucu. Sebagai wakil rakyat kami berkomitmen bergotong royong menuntaskan persoalan stunting di Indonesia dengan target penurunan hingga 14 persen pada 2024,” katanya.
Komitmen Pencegahan Stunting
Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk belajar dari Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting.
Penyebabnya, pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada 2018, menjadi 8,27 persen pada 2022.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (2/3/2023) Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa upaya mereka direalisasikan melalui aplikasi berbasis teknologi yang dinamakan sistem pencegahan stunting terintegrasi (Simpati).
Menurutnya, teknologi sangat turut berkontribusi dalam penanganan stunting di Sumedang. Melalui platform tersebut, seluruh pemangku kepentingan mampu memahami cara mengatasi stunting.
“Sehingga mereka [pemangku kepentingan] paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati karena setiap bulan penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya,” ujarnya.
Bupati Sumedang itu menjelaskan aplikasi tersebut menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut. Dengan data yang ada, Dony menyampaikan penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.
Lebih lanjut, Dony menuturkan bahwa aplikasi Simpati tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar dapat direplikasi oleh daerah lain.
Menurut catatan Bisnis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang juga cukup aktif dalam upaya mereka menekan stunting di wilayahnya mengingat jumlah warga yang mengalami masalah dengan tumbuh kembang tubuhnya itu terbilang cukup tinggi.
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menuturkan penanganan kasus stunting menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan jajarannya dan secara guyub dengan beberapa stakeholder terkait.
"Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu dinas saja, melainkan harus juga melibatkan beberapa dinas dan stakeholder terkait," ujar Aep kepada Bisnis, Selasa (28/2/2023).
Aep menjelaskan serangkaian program untuk penanganan stunting ini telah dilakukan jajarannya. Misalnya dengan terus melakukan survei gizi, monitoring dan sosialisasi ke masyarakat.
Khusus untuk penanganan stunting yang mendera mendera bayi dan balita, belum lama ini pemerintahannya juga menggulirkan program bantuan asupan gizi. Yakni, bantuan 1 hari 1 telur dengan sasaran bayi dua tahun (Baduta).
"Program 1 hari 1 telur ini, merupakan intervensi pemerintah daerah dalam penanganan percepatan penurunan stunting," ujarnya yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karawang.
Aep menambahkan, untuk pencegahan stunting ini Karawang juga memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Dengan kedua program ini, Pemkab Karawang serius dalam menangani masalah stunting.
Pada 2021 lalu, anak stunting di Karawang mencapai 20,6 persen. lalu turun ke angkat 14 persen pada 2022. Tahun ini, targetnya harus turun lagi mencapai 8 persen.
Selanjutnya, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung, Bali.
Dia mengatakan bahwa Kabupaten Klungkung juga diapresiasi dalam penanganan stunting, dimana sebelumnya, pada 2021 ditemukan angka kasus stunting di Klungkung dinilai tinggi, tetapi dengan kinerja Bupati beserta jajaran pemeritah daerah, saat ini angka Stunting di klungkung menjadi yang Terendah di Provinsi Bali.
“Kami ada program Bedah Desa, program ini adalah upaya mengkontrol dan mengevaluasi secara langsung kesejahteraan masyarakat di Klungkung. Dan Stunting menjadi fokus perhatian sehingga kami membentuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS),” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (22/3/2023).
Dia menjelaskan tim tersebut diharapkan dapat bekerja cepat dan optimal. Suwirta meminta kepada semua tim untuk berkomitmen menuntaskan kasus stunting di Kabupaten Klungkung.
Hingga saat ini, dia memerinci sejumlah 213.934 Jiwa atau 98,37 persen dari total penduduk Kabupaten Klungkung telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS)
Turun Drastis
Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Made Adi Swapatni mencatat, penurunan angka stunting di Kabupaten Klungkung menurun cukup drastis dari sebelumnya pada 2021 mencapai 19,4 persen turun hingga saat ini pada angka 7,7 persen
“Sesuai arahan Pak Bupati, Tim percepatan penurunan angka Stunting bergerak cepat melakukan upaya-upaya agar data stunting di Klungkung menurun, salah satunya adalah melakukan edukasi, memonitor balita yang mengalami Stunting maupun yang terdeteksi gizi buruk” jelas Adi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting masih menjadi tantangan tak kasat mata yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pihak.
Kepala Negara pun mengaku kaget saat pertama kali menjabat menjadi Presiden RI mengetahui bahwa pada 2014 persentase stunting berada di angka 37 persen.
“Saya kaget dan tadi disampaikan [Menkes] Budi Sadikin, saya kalau panggil Pak Menkes Budi karena [beliau] bukan dokter tetapi jadi menkes. Jadi, sudah disampaikan Pak Menkes pada 2022 angkanya sudah turun jadi 21,6 persen. Ini kerja keras kita semuanya,” ujarnya saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting, Rabu (25/1/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan bahwa dampak stunting bukan hanya mengenai urusan tinggi badan dan pertumbuhan kembang anak, tetapi dinilainya yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit kronis yang lebih mudah masuk ke tubuh anak.
Oleh sebab itu, Kepala Negara asal Surakarta ini menargetkan bahwa stunting harus mampu mencapai angka 14 persen pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Desember 2021, di lingkungan negara Asia Tenggara (Asean), prevalensi stunting adalah Myanmar 35 persen, Vietnam 23 persen, Malaysia 17 persen, Thailand 16 persen, Singapura 14 persen dan Indonesia 24 persen.
Semetara itu, Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh BKPK Kemenkes pada 2021, diketahui bahwa proporsi stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur (37,8 persen), Sulawesi Barat (33,8 persen), dan Aceh (33,2 persen). Adapun yang terendah di Bali 10,9 persen, DKI Jakarta 16,5 persen, Yogyakarta 17,3 persen, Kepulauan Riau 17,6 persen, dan Lampung 18,5 persen.
Tidak hanya itu, Jokowi juga melihat infrastruktur Indonesia sebenarnya mumpuni untuk mengimplementasi teknologi dan infrastruktur untuk penanganan stunting. Apalagi, terdapat 300.000 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 10.200 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia.
“Jadi, sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik mudah menyelesaikan persoalan ini. Hanya problemnya puskesmas tidak tersebar merata, ada yang 1 kecamatan punya 7, dan 1 kecamatan hanya ada 2, serta ada 1 kecamatan kurang dari 1. Pemerataan ini juga poin penting,” pungkas Jokowi.
