Bisnis.com, PELALAWAN - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin berharap banyak pada peran desa untuk memberikan sumbangsih dalam menekan laju risiko krisis iklim global.
Menurutnya, hampir satu dekade ini desa telah masuk dalam panggung utama pembangunan nasional, khususnya sejak terbitnya UU Desa No. 6 Tahun 2014.
Dia pun juga mengapresiasi berbagai inisiatif dalam rangka memperkuat resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk upaya Kementerian Desa untuk menanam 8 juta pohon di desa-desa dan menggalakkan gerakan Desa ASRI di seluruh Tanah Air.
“Dengan jumlah desa yang hampir mencapai 75.000 dan mencakup sekitar 88 persen dari total wilayah Indonesia, gerakan Desa Menghijaukan Dunia harus berbicara sangat lantang tentang kontribusi Indonesia untuk memitigasi dampak perubahan iklim,” ujarnya pada agenda Hari Desa Asri Nusantara, di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Senin (20/3/2023).
Dia mepanjutkan, aksi menekan karbon juga disampaikannya dalam sesi puncak KTT COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November 2022 lalu.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen dan mengajak seluruh Negara agar peduli terhadap ancaman bencana akibat perubahan iklim, serta melakukan aksi nyata untuk mendorong pemulihan lingkungan dan iklim yang kuat dan inklusif.
Baca Juga
Oleh sebab itu, orang nomor dua di Indonesia itu kembali mengingatkan bahwa perubahan iklim memberikan dampak negatif yang tidak berimbang bagi masyarakat desa, dibandingkan masyarakat kota.
“Masyarakat desa menghadapi tantangan yang lebih berat dalam merespons dampak perubahan iklim, sehingga lebih rapuh dalam menghadapi bencana iklim apabila dibandingkan masyarakat perkotaan,” katanya.
Penyebabnya, Wapres ke-13 RI ini menjelaskan bahwa di perdesaan masyarakat sangat bergantung pada alam untuk kehidupan mereka. Sehingga, perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan kondisi alam yang memicu pergeseran aktivitas ekonomi dan struktur sosial secara drastis dan berbiaya tinggi.
“Ekonomi desa yang bersemi melalui bidang pertanian, kehutanan dan pariwisata mendapatkan pukulan hebat akibat serangan hama pertanian, perubahan lokasi cocok tanam, bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan,” tuturnya.
Dia melanjutkan, kondisi tersebut diperparah oleh tantangan sosial-ekonomi, geografis dan demografis yang memang sudah ada di desa, seperti keterbatasan aktivitas fisik dan akses ekonomi, kemiskinan ekstrem, stunting, dan populasi lansia yang tinggi.
Oleh sebab itu, dia menekankan agar Pemerintah Desa perlu mendapatkan penguatan kapasitas institusional dalam rangka mengantisipasi, merencanakan aksi, serta merespons tantangan perubahan iklim.
“Masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat, BUMDes dan pemangku kepentingan strategis desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap aksi nyata terkait mitigasi dampak perubahan iklim.
Apalagi, sejak terbitnya UU Desa, Pemerintah Desa memiliki dua kewenangan pokok, yakni kewenangan berskala lokal [asas subsidiaritas] dan pengakuan terhadap hak asal usul [asas rekognisi],” imbuhnya.
Menurutnya, dengan penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak, diharapkan desa mampu mengimplementasikan pembangunan hijau yang inklusif sesuai keunikan tantangan dan kebutuhan di tiap-tiap desa.
Selain itu, Wapres asal Tangerang ini juga mengatakan bahwa secara khusus dirinya juga meminta Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa bekerja sama mengelola Dana Desa secara akuntabel dan penuh integritas, serta memperbanyak investasi hijau yang masuk ke desa-desa, guna memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan alternatif sumber pendapatan bagi para petani dan nelayan.
“Jika ini bisa direalisasikan, maka kemuliaan pembangunan di wilayah pinggiran dapat dikatakan telah dikerjakan,” pungkas Ma’ruf.
