Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tingkatkan PAD, Mendagri Minta DPRD dan Kepala Daerah Gali Potensi Daerah

Mendagri meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 08 Maret 2023  |  15:39 WIB
Tingkatkan PAD, Mendagri Minta DPRD dan Kepala Daerah Gali Potensi Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian / Dok. Kemendagri.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPRD dan kepala daerah diminta jeli untuk menggali potensi daerah guna mendorong pendapatan asli daerah (PAD).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja.

“Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat,” katanya dalam keterangan pers (8/3/2023).

Tito menegaskan hal itu pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, baru-baru ini.

Mendagri mencontohkan peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.

Tito menuturkan untuk memperkuat PAD, pemerintah daerah diharapkan jangan tergantung pada pemerintah pusat. Pemekaran daerah, katanya, berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus pemerataan.

Untuk itu, Mendagri Tito meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DPRD dan pemerintah kabupaten khususnya diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.

“Nah, mohonlah antara bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter. Itu adalah dinamika dari bagian demokrasi, tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pendapatan asli daerah dprd kepala daerah mendagri
Editor : Thomas Mola

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top